TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK belum memutuskan berapa lama penghentian aktivitas dua rumah tahanan atau rutan miliknya, yaitu rutan Pomdam Jaya Guntur dan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Puspomal).
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan saat ini komisi antikorupsi sedang mendiskusikan soal lama waktu penonaktifan dua rutan tersebut. “Itu lagi didiskusikan," katanya di Gedung Lama KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 30 April 2024.
Menurut dia, sejauh ini dua rutan KPK lainnya, yaitu rutan C1 Kuningan dan rutan Merah Putih masih mampu menampung tahanan yang berasal dari dua rutan yang dinonaktifkan. "Kalau tidak mencukupi di sini di tempat yang lain kita tempatkan," ujarnya.
Namun, Tanak tidak menyebutkan rutan lain yang menjadi alternatif apabila kapasitas di rutan C1 dan rutan Merah Putih tidak lagi bisa menampung tahanan baru.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menghentikan sementara aktivitas di dua rumah tahanan (rutan) miliknya sebagai dampak dari pemecatan 66 pegawai yang terlibat dalam pungutan liar atau pungli. Kedua rutan yang dimaksud, yaitu rutan POM AL dan rutan Pomdam Jaya Guntur.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan dengan dihentikannya kegiatan di dua rutan tersebut, maka tahanan dipindahkan ke rutan Merah Putih dan rutan C1.
"Rutan POM AL dan Pomdam Jaya Guntur sementara dinonaktifkan, semua tahanannya kami pindah ke Rutan Merah Putih dan C1 (Kantor Dewas KPK),” katanya dalam keterangan resmi, Senin, 29 April 2024.
Namun, Ali memastikan penonaktifan kedua rutan tersebut tidak akan mengganggu penanganan perkara di KPK.
Selain itu, untuk memaksimalkan penanganan perkara, KPK telah memiliki calon pegawai yang akan menggantikan ke 66 pegawai yang dipecat beberapa waktu lalu. Pegawai baru tersebut didapat melalui rekrutmen. "Sudah ada penggantinya, kemarin kita buka seleksi pegawai dan ada 214 pegawai baru," ujarnya.
Pilihan Editor: Mayat dalam Koper di Bekasi, Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan
