Sambangi Gambir, Ketua DPR: Tidak Kalah dengan Luar Negeri

Reporter

Rabu, 15 Juni 2016 17:30 WIB

TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komarudin menyambangi Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Juni 2016. Ade mengunjungi beberapa fasilitas stasiun, seperti kios (mesin) pembelian tiket, mesin cetak tiket mandiri, pemeriksaan tiket, fasilitas musala, ruang kesehatan, hingga toilet.

Seusai memeriksa berbagai fasilitas dan kesiapan Stasiun Gambir menjelang arus mudik Lebaran 2016, Ade menyampaikan kekagumannya. Menurut Ade, kondisi Stasiun Gambir sekarang sudah tidak kalah dengan stasiun-stasiun kereta di luar negeri, yang biasa ditinjau teman-temannya sesama anggota DPR. "Sangat bagus, bersih, pelayanannya bagus dengan teknologi mutakhir," kata Ade.

Lebih lanjut, Ade berharap, untuk pengembangan, PT Kereta Api Indonesia (KAI) dapat mengantisipasi perkembangan masyarakat. Dia juga mengatakan PT KAI pantas mendapatkan PMN (Penyertaan Modal Negara) atau peningkatan modal dari pemerintah, mengingat usia gerbong kereta ada yang sudah mencapai 50 tahun.

"KAI sudah bagus perkembangannya bertahun-tahun ini. Kita harus hargai. Saya kira pantasnya KAI diperjuangkan DPR, khususnya Komisi V dan VI," ujarnya.

Selain mengunjungi Stasiun Gambir, Ade bakal memeriksa berbagai fasilitas transportasi publik lain, seperti terminal bus dan pelabuhan. "Kita melihat kesiapan (pelayanan) publik menjelang mudik," katanya.

AKMAL IHSAN | NUNUY

Berita terkait

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

2 jam lalu

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik dalam pembahasan revisi UU Penyiaran

Baca Selengkapnya

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

12 jam lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

13 jam lalu

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti draft revisi RUU Penyiaran yang bakal mengekang kebebasan pers karena melarang penayangan jurnalisme investigasi.

Baca Selengkapnya

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

14 jam lalu

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf mengatakan akan memanggil Kemendikbudristek secepatnya untuk membahas polemik UKT.

Baca Selengkapnya

Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

16 jam lalu

Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

Komisi X DPR RI sepakat untuk membentuk Panja Pembiayaan Pendidikan untuk mengetahui penyebab kenaikan UKT.

Baca Selengkapnya

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

16 jam lalu

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

Revisi UU MK menjadi ancaman sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

16 jam lalu

Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

Anggota Fraksi Golkar, Bambang Hermanto, mengatakan revisi terhadap Undang-Undang Kementerian Negara mesti dilakukan.

Baca Selengkapnya

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

17 jam lalu

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

PDIP Setujui Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR, Beri 5 Catatan

18 jam lalu

PDIP Setujui Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR, Beri 5 Catatan

Meski menyetujui revisi UU Kementerian Negara dibahas pada tingkat selanjutnya, namun PDIP mesti memberikan catatan.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

18 jam lalu

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?

Baca Selengkapnya