TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan tidak akan ada masyarakat yang akan terkena dampak dari reklamasi pantai utara Jakarta. Menurutnya, wilayah DKI sudah terkontaminasi sejak 20 tahun yang lalu.
"Sebelum ada (rencana) reklamasi, ikan kerapu masih ada nggak di Jakarta? Sudah nggak ada juga. Kerang hijaunya sudah terkontaminasi belum? Ini kan semua sudah ada datanya," kata Ahok di gedung DPRD, Jumat, 4 Desember 2015.
Perkara ketakutan nelayan yang tak bisa mencari ikan lagi, Ahok bilang itu hanya omong saja. Pasalnya, pemerintah DKI juga menyiapkan budidaya untuk membantu nelayan. "Kalau nggak bisa jadi nelayan, 20 tahun lalu juga nggak bisa di Teluk Jakarta."
Ahok mengatakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 tentang reklamasi dibuat berdasarkan pertimbangan Keppres tahun 1995 yang di dalamnya ada kajian mengenai teluk Jakarta yang sudah terdegradasi berat.
"Jadi kalau sekarang tambah berat, bukan karena reklamasi. 20 tahun yang lalu sudah rusak. Makanya dengan cara reklamasi, kita harapkan nelayan bisa dipindahin ke depan," ujar Ahok.
Ahok melanjutkan, dengan adanya reklamasi pemerintah bisa mengambil 5 persen dari hasil jual. Sehingga, sebesar 51 persen dari seluruh pulau bisa dimanfaatkan oleh publik. Dari 49 persen tersebut, kata Ahok, sebesar 5 persen di dalamnya adalah milik DKI.
Dari hasil jual pulau, kata Ahok, sebesar 15 persen dipakai untuk membangun rusun. "Pulau Seribu pun, sudah kami rancang. kami lagi cari pulau. Satu pulau untuk budidaya. Ahok mengatakan pemerintah juga menyiapkan kanal untuk jadi kapal parkir di Muara Angke.
Terkait dengan penolakan reklamasi yang dilakukan oleh nelayan, ia menduga ada orang-orang yang sengaja bermain politik untuk menghasut agar nelayan-nelayan tersebut menolak reklamasi. "Nelayan yang dia omongin nggak ngerti," katanya.
MAYA AYU PUSPITASARI