Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kelakuan SYL saat Jadi Mentan: Palak Rp 1 Miliar untuk Umrah Sekeluarga Sampai Beli Keris Rp 105 Juta

image-gnews
Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) meninggalkan Gedung Merah Putih KPK seusai menjalani pemeriksaan pada Jumat, 17 Mei 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) meninggalkan Gedung Merah Putih KPK seusai menjalani pemeriksaan pada Jumat, 17 Mei 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) kembali menjalani sidang lanjutan dugaan pemerasan terhadap pejabat eselon I di Kementerian Pertanian. Sidang digelar pada Kamis, 15 Mei 2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Jakarta Pusat.

Lima pejabat di Kementan dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kelima saksi tersebut ialah Dirjen Tanaman Pangan Kementan Suwandi, Dirjen Horti Kementan Prihasto Setyanto, Kabag Umum Dirjen Horti Kementan Andi Muhammad Idil Fitri, Kabag Umum Dirjen Tanaman Pangan Kementan Edi Eko Sasmito serta Sesditjen Tanaman Pangan Kementan Bambang Pamuji.

Berikut fakta-fakta terbaru sidang pemerasan Syahrul Yasin Limpo. 

Pejabat Kementan Diminta Rp1 Miliar untuk Umrah SYL dan Keluarga

Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian Prihasto Setyanto mengaku diminta Rp 1 miliar untuk umrah SYL dan keluarga. Menurut pengakuannya, permintaan uang miliaran rupiah itu menjadi beban tersulut bagi direktoratnya karena tidak adanya anggaran. 

"Disampaikannya ke almarhum (Sesditjen Hortikultura Sri Retno Hartati), almarhum lapor ke kami. Terus kami waktu itu juga geleng-geleng kepala," katanya di PN Jakarta Pusat, Rabu, 15 Mei 2024.

Prihasto mengungkapkan Ditjen Hortikultura terpaksa memenuhi permintaan SYL itu karena selalu ditagih oleh eks Sestditjen Hortikultura, Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta, serta Sekjen Kementan Kasdi Subagyono. 

Selain itu, Prihasto mendengar adanya ancaman pencopotan jabatan dan mutasi bagi eselon satu yang tidak memenuhi permintaan SYL. "Kami mendengar ada beberapa eselon yang kami lihat yang sempat di-nonjob-kan," ujarnya.

SYL Minta Bayar Lukisan Rp 100 Juta

Dirjen Tanaman Pangan Kementan Suwandi juga bersaksi bahwa SYL pernah membebankan pembayaran lukisan Rp 100 juta pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan). SYL, kata dia, pernah membeli lukisan seharga Rp 200 juta dalam acara amal di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta pada Agustus 2023.

Permintaan untuk membayar lukisan tersebut disampaikan oleh Joice Triatman, mantan Staf Khusus (Stafsus) SYL sekaligus kader partai NasDem. "Menyelesaikan pembayaran lukisan. Lukisannya ukurannya besar sekali, cuma lupa waktu itu isinya gambar apa," kata Suwandi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada PN Jakarta Pusat, Rabu, 15 Mei 2024.

Suwandi kemudian menghubungi Kabag Umum Ditjen Tanaman Pangan Kementan Edi Eko Sasmito untuk menyelesaikan pembayaran lukisan SYL. "Seninnya Pak Dirjen meminta ke kita untuk membayarkan lukisan karena kita kebagian membayar lukisan Rp 100 juta," kata Eko, yang juga dihadirkan sebagai saksi.

Eko mengaku pusing dan bingung lantaran tidak memiliki uang Rp 100 juta. Akhirnya, dia meminta bantuan kepada Kabag Keuangan Ditjen Tanaman Pangan 2020 bernama Wiwin. "Akhirnya dia (Wiwin) meminjam ke temannya untuk dibayarkan. Kemudian, uang itu diberikan kepada Mas Ega ajudannya Bu Joice," ujarnya.

Dalam persidangan, Eko menyebut uang pinjaman dari teman Wiwin belum dibayarkan karena kasus SYL sudah masuk ranah hukum.

Permintaan Uang Rp 30 Juta Per Bulan untuk Kebutuhan Tak Terduga SYL

Kabag Umum Ditjen Tanaman Pangan Kementan, Edi Eko Sasmito, mengungkapkan bahwa Ditjen Tanaman Pangan Kementan terpaksa mengumpulkan uang sharing sebesar Rp 30 juta setiap bulan untuk memenuhi permintaan tak terduga dari SYL maupun anaknya. "Rutin itu misalnya, di 2022, saya kumpulin per Direktorat per bulan Rp 30 juta," katanya. 

Menurut dia, permintaan tak terduga yang dimaksud, seperti pembayaran tiket pesawat ke luar negeri oleh anak SYL, Indira Chunda Thita Syahrul yang menggunakan dana Kementan. "Jadi mau tidak mau kita sharing-nya harus ada tambahan. Jadi ada namanya sharing insidentil,” ujarnya.

SYL Minta Rp 105 Juta untuk Bayar Keris Emas

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tak hanya sampai situ saja, Edi Eljuha bersaksi bersaksi bahwa direktoratnya mendapat jatah pembayaran pembelian keris emas Rp105 juta. "Betul, kami diminta untuk membayar," ungkapnya. 

Edi mengatakan bahwa dia tidak mengetahui tujuan pembelian keris emas tersebut. Dia hanya diminta untuk menyelesaikan pembayarannya.

Selain keris emas, Ditjen Tanaman Pangan juga harus memenuhi berbagai permintaan dari keluarga SYL, termasuk pembayaran untuk acara khitanan, pembelian bunga, dan biaya operasional lainnya.

Anggaran Rp 4 Miliar Lebih untuk Memenuhi Keperluan SYL

Direktur Jenderal (Dirjen) Hortikultura Kementerian Pertanian Prihasto Setyanto mengungkapkan adanya anggaran senilai lebih dari Rp 4 miliar untuk memenuhi keperluan SYL. Prihasto mengungkapkan informasi mengenai anggaran setelah Jaksa KPK Ikhsan Fernandi menunjukkan tabel pengeluaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Hortikultura.

Ikhsan menyebutkan bahwa total pengeluaran Ditjen Hortikultura sebesar Rp 4.162.000.000 digunakan untuk keperluan operasional SYL, kunjungan kerja ke Arab Saudi, pembelian baju, dan barang lainnya.

Namun, Prihasto menyatakan tidak mengingat detail jumlah uang yang dikeluarkan Ditjen Hortikultura untuk SYL. Dia hanya menyebutkan bahwa lebih dari Rp 4 miliar anggaran Ditjen Hortikultura digunakan untuk kepentingan SYL. "Kalau totalnya di atas Rp 4 miliar," katanya. 

Putri Syahrul Yasin Limpo Minta Rp 21 Juta ke Kementan untuk Beli Sound System

Sekretaris Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Bambang Pamuji juga bersaksi bahwa putri SYL, Indira Chunda Thita Syahrul itu pernah pernah meminta uang sebesar Rp 21 juta ke Dirjen Tanaman Pangan untuk membeli sound system.

Menurut Bambang, uang untuk pembayaran sound system ditransfer ke rekening Thita sesuai dengan instruksi dari mantan ajudan SYL, Panji Hartanto. “Pembelian sound system oleh Bu Thita, anak Pak SYL,” kata Bambang. 

Selain sound system, Bambang juga mengungkapkan ada permintaan uang Rp 20 juta untuk dikirimkan ke rekening Thita. Menurutnya, uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan cucu SYL yang bernama Andi Tenri Bilang Radisyah. Namun, dia  tidak mengetahui kebutuhan yang dimaksud. 

Syahrul Yasin Limpo didakwa melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi senilai total Rp44,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi di Kementan selama periode 2020 hingga 2023. Pemerasan ini dilakukan bersama Sekretaris Jenderal Kementan, Kasdi Subagyono, serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta.

Keduanya berperan sebagai koordinator pengumpulan uang dari para pejabat eselon I dan jajarannya, yang antara lain digunakan untuk membayar kebutuhan pribadi SYL.

Syahrul Yasin Limpo didakwa melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

RIZKI DEWI AYU | MUTIA YUANTISYA

Pilihan Editor: Nurul Ghufron Mangkir dalam Sidang Etik Hari Ini, Dewas KPK: Padahal Sudah Sepakat Kemarin

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Alasan PDIP Sebut Penggeledahan KPK Pengaruhi Elektabilitas Hevearita Gunaryanti Rahayu

2 jam lalu

Hevearita Gunaryanti Rahayu. Foto/Instagram
Alasan PDIP Sebut Penggeledahan KPK Pengaruhi Elektabilitas Hevearita Gunaryanti Rahayu

PDIP tetap mendukung langkah KPK dalam penyidikan dugaan korupsi di lingkup Pemkot Semarang.


Advokat Ahmad Riyadh Beberkan Alasan Cabut BAP di Perkara Hakim Agung Nonaktif Gazalba Saleh

2 jam lalu

Advokat Ahmad RIyadh dan penyidik KPK Ganda Swastika (kiri), seusai memberikan keterangan saksi di sidang lanjutan terdakwa hakim MA nonaktif, Gazalba Saleh, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin, 22 Juli 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Advokat Ahmad Riyadh Beberkan Alasan Cabut BAP di Perkara Hakim Agung Nonaktif Gazalba Saleh

Gazalba Saleh diduga menerima gratifikasi atas pengurusan perkara di MA melalui advokat Ahmad Riyadh. Kini Riyadh mencabut kesaksiannya.


Novel Baswedan Cs Optimis MK Kabulkan Permohonan Batas Usia Pimpinan KPK

3 jam lalu

Eks penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan cs memberikan pernyataan usai menghadiri sidang perdana gugatan batas usia calon pimpinan (capim) KPK di Mahkamah Konstitusi, Senin, 22 Juli 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Novel Baswedan Cs Optimis MK Kabulkan Permohonan Batas Usia Pimpinan KPK

Novel Baswedan dan eks penyidik KPK lainnya yakin Mahkamah Konstitusi bakal mengabulkan permohonan mereka soal batas usia pimpinan KPK.


Korupsi PT Telkom, KPK Periksa 4 Saksi untuk Menghitung Kerugian Negara

4 jam lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
Korupsi PT Telkom, KPK Periksa 4 Saksi untuk Menghitung Kerugian Negara

Hari ini, KPK telah memeriksa empat saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi di PT Telkom pada 2017-2018.


Terpopuler: Awal Mula Ditemukannya Bahan Pengawet Kosmetik di Roti Aoka dan Okko, Jokowi Sudah Putuskan Tak akan Pindah Juli Ini

5 jam lalu

Ilustrasi roti. Tabloidbintang
Terpopuler: Awal Mula Ditemukannya Bahan Pengawet Kosmetik di Roti Aoka dan Okko, Jokowi Sudah Putuskan Tak akan Pindah Juli Ini

Masyarakat Indonesia akhir-akhir ini dikejutkan dengan kabar penemuan roti yang menggunakan bahan pengawet kosmetik.


Luhut Kritik KPK: OTT Itu Kampungan

6 jam lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan berpidato saat peluncuran dan sosialisasi implementasi komoditas nikel dan timah melalui Sistem Informasi Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga (Simbara) di Jakarta, Senin 22 Juli 2024. Pemerintah resmi meluncurkan implementasi nikel dan timah melalui Simbara untuk mendongkrak perekonomian nasional yang berasal dari melimpahnya cadangan dua komoditas tersebut. TEMPO/Tony Hartawan
Luhut Kritik KPK: OTT Itu Kampungan

Luhut Binsar Pandjaitan sebut KPK tak pernah mendorong fungsi pencegahan. Akibatnya, ada banyak operasi tangkap tangan (OTT).


Periksa Anak Eks Gubernur Maluku Utara, KPK Telusuri Aset hingga Usaha Abdul Gani Kasuba

12 jam lalu

Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba mengenakan rompi tahanan seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 20 Desember 2023. Abdul Gani terjaring OTT dalam kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur. TEMPO/Imam Sukamto
Periksa Anak Eks Gubernur Maluku Utara, KPK Telusuri Aset hingga Usaha Abdul Gani Kasuba

KPK memeriksa anak Abdul Gani Kasuba, Muhammad Thariq Kasuba untuk menelusuri aset dan usaha eks Gubernur Maluku Utara itu.


KPK akan Turun Tangan Bila Family Office Timbulkan Kerugian Negara

17 jam lalu

Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 28 Mei 2024. Nurul Gufron menyatakan bahwa KPK mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang membebaskan Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh yang didakwa menerima gratifikasi dan melakukan TPPU terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung. TEMPO/Imam Sukamto
KPK akan Turun Tangan Bila Family Office Timbulkan Kerugian Negara

KPK akan terlibat menangani potensi kerugian negara yang timbul bila pemerintah mengeksekusi program family office.


Novel Baswedan Ungkap Alasan Hakim MK Baru Sidangkan Gugatan Batas Usia Pimpinan KPK

18 jam lalu

Eks penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan cs memberikan pernyataan usai menghadiri sidang perdana gugatan batas usia calon pimpinan (capim) KPK di Mahkamah Konstitusi, Senin, 22 Juli 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Novel Baswedan Ungkap Alasan Hakim MK Baru Sidangkan Gugatan Batas Usia Pimpinan KPK

Eks penyidik KPK Novel Baswedan bersama dengan sejumlah eks pegawai KPK korban Tes Wawasan Kebangsaan mengajukan gugatan batas usia pimpinan KPK.


MK Gelar Sidang Perdana Gugatan Eks Pegawai KPK Korban TWK Soal Batas Usia Pimpinan KPK

18 jam lalu

Eks penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan cs memberikan pernyataan usai menghadiri sidang perdana gugatan batas usia calon pimpinan (capim) KPK di Mahkamah Konstitusi, Senin, 22 Juli 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
MK Gelar Sidang Perdana Gugatan Eks Pegawai KPK Korban TWK Soal Batas Usia Pimpinan KPK

Eks pegawai KPK yang tersingkir karena Tes Wawasan Kebangsaan atau TWK mengajukan gugatan soal batas minimal usia pimpinan KPK.