Suasana di sekitar proyek pembangunan Underpass Mampang-Kuningan, Jakarta, 18 Juli 2017. Proyek ini mengakibatkan kemacetan panjang lantaran penyempitan jalan yang semula ada tiga lajur kini hanya tersisa dua lajur yang juga digunakan bersama bus TransJak
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengakui sudah mengetahui informasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan kemacetan arus lalu lintas di Jakarta menyumbang kerugian bagi negara sebesar Rp 67 triliun setiap tahunnya.
Menurut Tuty, meski dinilai terlambat, DKI telah dan sedang berupaya menyelesaikan berbagai proyek infrastruktur untuk mengurai kemacetan, terutama mass rapid transit (MRT) Jakarta dan light rail transit (LRT).
"Supaya tidak macet, ini kami lagi berusaha keras untuk itu. Bagaimana ke depan pola transportasi massa di DKI bisa terbangun dengan baik," ujar Tuty di Balai Kota Jakarta, Jumat, 6 Oktober 2017.
Menurut Tuty, MRT dan LRT merupakan solusi untuk transportasi di Jakarta yang lebih baik mengatasi masalah kemacetan. Sebab, moda transportasi massal tersebut diharapkan dapat mengangkut banyak orang, sehingga masyarakat meninggalkan kendaraan pribadinya.
"Kami lagi berusaha keras agar tidak rugi. Meski pembangunan MRT dan LRT terlambat dan mengakibatkan kerugian. Daripada tidak sekarang, lebih baik terlambat, kan? Terlambat, tapi sedang dikerjakan sekarang," kata Tuty.
Saat ini, kata Tuty, pemerintah DKI Jakarta masih bergantung pada moda transportasi Transjakarta, yang sudah memiliki 13 koridor, sebagai upaya mengurangi kemacetan. Menurut Tuty, Transjakarta mulai mengangkut penumpang dengan baik. Bahkan bus tersebut bisa mengangkut 400 ribu penumpang setiap harinya.
"Kami paham dan kami harus hindari supaya kerugian tidak terjadi akibat kemacetan. Tapi jangan lupa, di samping pola transportasi massa, kesadaran selaku warga negara selaku masyarakat perlu ditingkatkan," katanya.
Masyarakat diminta membenahi pola manajemen lalu lintas yang selama ini dinilai berkontribusi terhadap kemacetan. Misalnya, pengguna jalan diharapkan mematuhi rambu dan marka jalan saat berkendara demi kelancaran lalu lintas. "Berhenti di marka yang benar itu juga kontribusi. Saya kira cukup memadai dan kita juga perlu berkontribusi akan hal itu," ujar Tuty.
Bappenas menyatakan kemacetan arus lalu lintas di Jakarta menyumbang kerugian bagi negara mencapai Rp 67 triliun setiap tahunnya. Hal tersebut terjadi karena pemerintah DKI Jakarta dinilai terlambat menyediakan moda transportasi massal. Padahal kajian MRT dan LRT sudah diwacanakan sejak puluhan tahun lalu.
