TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat buka rahasia tentang asal-muasal pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP). Rupanya, proyek itu ada kaitannya dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur.

Menurut Djarot, pembangunan mal tersebut diawali oleh desakan Asman yang disampaikan kepadanya ketika datang ke Balai Kota Jakarta pada 8 September 2017. "(Asman bilang) ‘Pak, saya mau mampir bisa, enggak?’ Oh, ya boleh. Bertemulah saya dengan Pak Menteri dan bicarakan ini," katanya dalam peresmian Mal Pelayanan Terpadu di Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan, pada Kamis, 12 Oktober 2017.

Kebetulan, ucap Djarot, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyiapkan gedung baru untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta. Selama ini, dinas tersebut berkantor di Gedung H Lantai 22, Balai Kota Jakarta. "Saya diperintah Pak Menteri."

Pemerintah daerah ternyata memiliki gedung yang baru dibangun dan masih kosong, yakni di Jalan HR. Rasuna Said. Itu sebabnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta langsung bersemangat untuk meresmikan Mal Pelayanan Terpadu hari ini. "Pucuk dicinta ulam tiba," tutur Djarot berperibahasa.

Djarot juga memerintahkan anak buahnya supaya peresmian paling lambat dilakukan pada 12 Oktober 2017. Ternyata, pekan lalu, gedung ini sudah rapi. Maka dia bersyukur memiliki 340 layanan dan berupaya terus ditambah. "Atas provokasi dari Menteri Asman," ucapnya.

Gubernur Djarot, yang akan berakhir masa kerjanya pada Sabtu, 14 Oktober 2017, berharap Mal Pelayanan Publik dapat meningkatkan kualitas pelayanan bagi warga Jakarta dalam upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman dengan pengintegrasian pelayanan publik.

Adapun proyek ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara bersama unit-unit pelayanan publik lain di Jakarta, baik pusat, daerah, maupun swasta.

Menurut Djarot, selain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta, terdapat beberapa unit layanan lain, yaitu Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Bea dan Cukai, Ditjen Imigrasi, Ditjen Administrasi Hukum Umum, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta, Kepolisian Daerah Metro Jaya, Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, Jasa Raharja, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan Kanwil DKI Jakarta, PLN Distribusi Jakarta Raya, serta Bank DKI.

Baca juga: Survei Pemilu 2019: Resep Jokowi Kalahkan Penantang Baru