TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Harian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi mengatakan kontrak politik Anies-Sandi dengan buruh itu benar-benar ada, bahkan disaksikan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto. Kontrak politik koalisi buruh Jakarta dengan calon Gubernur DKI waktu itu dinamai Sepultura atau Sepuluh Tuntutan Buruh dan Rakyat.

Kontrak politik tersebut ditandatangani bersamaan dengan deklarasi dukungan dari buruh kepada Anies-Sandi pada 1 April 2017. “Ditandatangani secara simbolik saat deklarasi dukungan buruh ke Anies-Sandi di Aula Partai Gerindra, Ragunan,” ujar Rusdi saat dihubungi Tempo, Kamis, 9 November 2017.

Hari ini, buruh dari berbagai organisasi yang tergabung dalam KSPI akan menuntut Gubernur Anies Baswedan merevisi upah minimum provinsi atau UMP DKI 2018 sesuai dengan isi kontrak politik tersebut. Demonstrasi buruh akan digelar di depan Istana Negara dan Balai Kota DKI Jakarta.

Baca: Buruh Demo di Balkot, Tagih Janji Anies-Sandi Soal UMP DKI 2018

Koalisi Buruh Jakarta menilai UMP DKI tidak sesuai dengan kontrak politik yang dibuat buruh dengan Anies dan Sandiaga pada masa kampanye pemilihan kepala daerah DKI 2017.

Menurut Rusdi, penandatanganan kontrak tersebut dihadiri sekitar 2.000 orang dari Koalisi Buruh Jakarta serta disaksikan langsung oleh dua ketua umum partai pendukung Anies-Sandi saat itu. “Ada Pak Prabowo Subianto, Ketum Gerindra, dan Pak Sohibul Iman, Presiden PKS,” tutur Rusdi.

Dalam kontrak itu, Anies dan Sandi berjanji akan menaikkan UMP di atas Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Nilai UMP DKI 2018 sebesar Rp 3,6 juta yang ditetapkan Anies Baswedan dianggap tidak sesuai dengan kontrak. Menurut buruh, nilai UMP yang sesuai adalah Rp 3,9 juta.

Baca juga: Janji-Janji Anies-Sandi pada Pilkada DKI 2017

Sebelumnya, Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan kedatangan buruh ke Balai Kota sekaligus untuk menghukum secara moral dan sosial Anies-Sandi karena telah membohongi buruh ihwal kontrak politik. Buruh akan menghukum Anies-Sandi dengan mencabut mandat dukungan yang mereka berikan pada kampanye pilkada DKI lalu. “Mereka harus dihukum,” ucapnya dalam jumpa pers, Selasa, 7 November 2017.