Polisi Siapkan 15 Ribu Personel Pengamanan Demonstrasi Buruh KSPI

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Polisi berjaga saat ratusan buruh dari Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) melakukan longmarch menuju Istana Merdeka, Jakarta, 30 Oktober 2017. TEMPO/Subekti

    Polisi berjaga saat ratusan buruh dari Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) melakukan longmarch menuju Istana Merdeka, Jakarta, 30 Oktober 2017. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Polisi akan mengerahkan 15 ribu personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa buruh KSPI di Istana Merdeka dan Balai Kota DKI Jakarta pada hari ini, Jumat, 10 November 2017. Aksi unjuk rasa buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu dalam rangka menuntut kenaikan nilai UMP 2018.

    "Kami sudah buat rencana pengamanan, ada sekitar 15 ribu personel yang merupakan gabungan dari Polda maupun Mabes Polri," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Komisaris Besar Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Kamis, 9 November 2017.

    Selain pengamanan, polisi juga berencana melakukan pengalihan arus lalu lintas situasional. "Lalu lintas sudah disiapkan, nanti kalau harus dilakukan rekayasa ya dilakukan. Sementara sifatnya situasional," kata Argo. Namun, Argo belum mendetailkan soal rekayasa arus lalu lintas tersebut.

    Baca: KSPI Ancam Demo Besar-besaran, Anies Baswedan Angkat Jempol

    Bertepatan dengan Hari Pahlawan, demonstrasi buruh tersebut akan mulai pukul 9.00 pagi. Presiden KSPI Said Iqbal sebelumnya menyebutkan aksi unjuk rasa ini akan diikutsertai oleh 20 ribu massa. Aksi ini menuntut revisi UMP DKI 2018, menolak upah minimum berdasarkan PP 78/2015 dan pencabutan mandat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Anies-Sandi. Aksi demo buruh juga minta penurunan harga sembako dan listrik.

    Sebelum demonstrasi buruh hari ini, beberapa kelompok buruh telah menggelar long march dari sejumlah daerah menuju Jakarta. Aksi long march itu terbagi dalam tiga kelompok, yakni kelompok yang berangkat dari Bandung, Bogor, dan Cilegon.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.