Penggusuran di Sekitar Kanal Banjir Barat Tanpa Perlawanan

Reporter

M Yusuf Manurung

Editor

Dwi Arjanto

Senin, 13 November 2017 12:42 WIB

Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede saat memimpin penertiban bangunan liar di Jalan Tenaga Listrik, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin, 13 November 2017. TEMPO/M. Yusuf Manurung

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat melakukan penertiban atau penggusuran bangunan liar di sekitar Kanal Banjir Barat, Jalan Tenaga Listrik, Tanah Abang, Jakarta Pusat, hari ini, Senin, 13 November 2017.

Penggusuran dipimpin Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede dengan menurunkan sekitar 400 personel gabungan dari Kepolisian RI, Satuan Polisi Pamong Praja, serta pekerja penanganan sarana dan prasarana umum, serta dibantu aparat Tentara Nasional Indonesia. "Ini jalan diokupasi oleh warga, kita kembalikan pada fungsinya," ujar Mangara di lokasi, Senin.

Mangara mengatakan, pemerintah telah melakukan sosialisasi serta memberikan surat peringatan penggusuran satu minggu lalu.

Baca: Sandi Akan Gelar Penggusuran Gubuk Liar di Kanal Banjir Barat, Sebab...

Penggusuran 101 bangunan liar di Jalan Tenaga Listrik dan 50 bangunan di daerah Cideng berjalan tanpa perlawanan. Kebanyakan warga telah membongkar sendiri bangunan mereka. "Warga sudah pada pergi, hanya beberapa saja yang di sini, itu pun hanya menonton" ucapnya.

Mangara mengatakan, selain untuk mengembalikan fungsi jalan, penertiban kali ini bertujuan mempermudah pekerjaan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), yang sedang mengeruk sungai di daerah tersebut. "Jadi truk bisa leluasa keluar-masuk untuk aktivitas pengerukan," tuturnya.

Untuk mencegah warga kembali datang mendirikan bangunan liar, Mangara berujar tetap akan melakukan pengawasan. Menurutnya, dari pengalaman penggusuran sebelumnya, warga akan kembali mendirikan bangunan. "Kita tetap akan jaga bersama BBWSCC," katanya.

Salah satu warga yang memiliki bangunan liar, Danu, 70 tahun, mengaku ikhlas digusur. Pria yang telah membuka warung kopi sejak tiga tahun lalu itu mengatakan sudah terbiasa digusur pemerintah. "Udah ikhlasin aja, deh," ujarnya.

Warga korban penggusuran yang lain, Mariana, 51 tahun, mengatakan akan tinggal sementara dengan membangun tenda darurat. Dia merasa belum mampu mengontrak rumah dengan penghasilan Rp 50 ribu per hari dari pekerjaannya sebagai pemulung sampah. "Ya, bikin tenda-tenda aja dulu," ucapnya.

Berita terkait

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

13 hari lalu

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Penjelasan Ombudsman Kalimatan Timur soal pelaporan Jatam perihal surat OIKN kepada masyarakat Sepaku.

Baca Selengkapnya

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

15 hari lalu

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kalimantan Timur melaporkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ke Ombudsman

Baca Selengkapnya

Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM

22 hari lalu

Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM

Otorita IKN telah bertemu dengan Komnas HAM membahas soal polemik penggusuran rumah warga Sepaku

Baca Selengkapnya

Polemik Penggusuran Demi IKN, Otorita Bertemu Komnas HAM

25 hari lalu

Polemik Penggusuran Demi IKN, Otorita Bertemu Komnas HAM

OIKN mengadakan pertemuan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) terkait penataan kawasan di wilayah Sepaku dekat IKN

Baca Selengkapnya

Ramai Kabar Penggusuran, Otorita IKN Datangi Warga Desa Bukit Raya Sepaku

34 hari lalu

Ramai Kabar Penggusuran, Otorita IKN Datangi Warga Desa Bukit Raya Sepaku

Otorita IKN mendatangi warga Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Otorita IKN menyebut kedatangannya sebagai ajang silaturahmi antara pemerintah dan warga di bulan Ramadan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

35 hari lalu

Terkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

Dalam waktu dekat Presiden Jokowi bakal meresmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, Palu, setelah direkonstrasi usai terdampak Gempa Palu pada 2018.

Baca Selengkapnya

Disebut Kirim Surat Peringatan Agar Warga di IKN Berhenti Garap Lahan, Ini Penjelasan Badan Bank Tanah

37 hari lalu

Disebut Kirim Surat Peringatan Agar Warga di IKN Berhenti Garap Lahan, Ini Penjelasan Badan Bank Tanah

Syafran membantah Badan Bank Tanah berupaya menggusur warga Penajam Paser Utara demi kepentingan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Penjelasan NGO dan OIKN Atas Sengkarut 'Penggusuran' Warga, Bos Lion Group Angkat Bicara

37 hari lalu

Terkini Bisnis: Penjelasan NGO dan OIKN Atas Sengkarut 'Penggusuran' Warga, Bos Lion Group Angkat Bicara

Berita terkini ekonomi bisnis hingga Kamis sore ini antara lain 'penggusuran' warga RT 05 Pemaluan, Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Baca Selengkapnya

Nasib Warga di IKN, Kena Praktik ala Kolonial hingga Terancam Digusur

37 hari lalu

Nasib Warga di IKN, Kena Praktik ala Kolonial hingga Terancam Digusur

KPA menyoroti surat Badan Bank Tanah kepada warga yang bermukim di Ibu Kota Nusantara atau IKN

Baca Selengkapnya

Sengkarut 'Penggusuran' Warga di IKN, Ini Kata NGO dan OIKN

38 hari lalu

Sengkarut 'Penggusuran' Warga di IKN, Ini Kata NGO dan OIKN

Surat yang minta Warga Pemaluan di kawasan IKN membongkar rumah mereka menjadi sorotan. OIKN berjanji bedah rumah warga yang tak sesuai master plan.

Baca Selengkapnya