Warga DKI Bisa Mengadu ke Camat, Bukan ke Anies-Sandi Lagi

Sabtu, 18 November 2017 07:04 WIB

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerima aduan dari seorang pengurus komunitas senam yang meminta pembebasan retribusi senam di Lapangan Monas, Balai Kota Jakarta, Rabu, 1 November 2017. TEMPO/Larissa

TEMPO.CO, Jakarta - Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Bambang Sugiyono mengatakan warga Jakarta sudah bisa menyampaikan aduan atau melaporkan masalah ke kantor kecamatannya masing-masing tanpa harus susah payah bertemu dengan Anies-Sandi. Dengan begitu, mereka tak perlu lagi datang ke Balai Kota seperti yang selama ini dilakukan sejak era Gubernur Joko Widodo.

Bambang mengatakan upaya tersebut dilakukan lantaran Gubernur Anies Baswedan tidak ingin menyulitkan warga yang tinggal jauh dari Balai Kota datang untuk mengadu. Selain itu, belum tentu mereka yang datang bisa bertemu langsung dengan gubernur atau wakil gubernur.

"Oleh karena itu Pak Gubernur berpikir kenapa enggak langsung di ujung tombaknya, yaitu kecamatan. Makanya kemarin sudah sepakat sudah dibuat instruksinya," kata Bambang saat dijumpai di ruangannya, Jumat, 17 November 2017.

Setidaknya 44 kecamatan akan membuka layanan pengaduan masyarakat setiap Sabtu mulai dari pukul 08.00 hingga 11.00 WIB. Keluhan atau laporan tersebut akan dijadikan bahan evaluasi bagi pejabat setempat untuk segera ditindaklanjuti.

Bambang menuturkan sengaja memilih hari Sabtu atau hari libur agar masyarakat bisa dengan bebas meyampaikan keluhannya tanpa mengganggu jam kerja. Dengan begitu, mereka tidak perlu membolos jika ingin menyampaikan keluhannya.

Advertising
Advertising

Dengan pengaduan lewat kecamatan, Bambang yakin penanganan akan lebih cepat dilakukan lantaran mereka bisa menjangkau dan menguasai wilayahnya masing-masing. Setiap Ahad, para camat itu sudah harus terjun ke lapangan untuk mengecek langsung.

"Kalau memang bisa ditangani lurah, maka lurah langsung tangani. Kalau enggak bisa, ya level kecamatan. Kalau enggak bisa level kota, lalu sampai ke dinas. Sehingga tuntas," ujar Bambang.

Hasil temuan itu nantinya akan dibahas dalam rapat rutin yang diadakan setiap Selasa di kantor kecamatan masing-masing. Meski begitu, Bambang mengatakan Balai Kota masih tetap menerima aduan masyarakat.

"Kalau umpama warga yang ingin ke Balai Kota ya tetap ada. Tetap petugas-petugas itu masih ada. Cuma Pak Gubernur ingin warga ini enggak usah terlalu jauh-jauh," ujar Bambang.

Pembukaan layanan aduan tersebut, kata Bambang, akan dievaluasi selama satu bulan. Ia akan melihat animo masyarakat yang datang ke kantor kecamatan dibandingkan yang datang untuk mengadu langsung langsung ke Anies-Sandi. Selain itu, Bambang mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan permintaan warga setempat terkait teknis pengaduan. "Seperti yang pernah juga kami akan lakukan di Jakarta dulu, pelayanan malam hari. Kan pernah ada kan. Itu nanti dilihat dulu evaluasinya, kira-kira kayak apa," ujar Bambang.

Berita terkait

Mudarat Opsi Kanibal Komponen KRL

8 Maret 2023

Mudarat Opsi Kanibal Komponen KRL

Pemerintah mempertimbangkan opsi retrofit atau perpanjangan umur pakai kereta listrik atau KRL menggunakan komponen kereta lain.

Baca Selengkapnya

Wagub DKI Sebut Nasib Penjualan Saham Bir PT Delta Diserahkan ke Penjabat Gubernur

9 Agustus 2022

Wagub DKI Sebut Nasib Penjualan Saham Bir PT Delta Diserahkan ke Penjabat Gubernur

Penjualan saham bir PT Delta Djakarta adalah bagian dari janji kampanye Anies Baswdan dan Sandiaga Uno saat Pilgub DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Cerita Korban Penggusuran di Sunter Pilih Anies-Sandiaga di 2017

18 November 2019

Cerita Korban Penggusuran di Sunter Pilih Anies-Sandiaga di 2017

Warga bernama Ahmad Dahri menyebut dia dan seluruh korban penggusuran di Sunter sudah memilih pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pilkada 2017.

Baca Selengkapnya

Pemilihan Wagub Molor di DPRD DKI, Sandiaga Uno Bilang Begini

21 September 2019

Pemilihan Wagub Molor di DPRD DKI, Sandiaga Uno Bilang Begini

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mendorong agar anggota DPRD DKI segera memilih pengganti dirinya.

Baca Selengkapnya

Pergub Budaya Betawi Tak Rampung, FBR Kecewa pada Anies Baswedan

2 Maret 2019

Pergub Budaya Betawi Tak Rampung, FBR Kecewa pada Anies Baswedan

FBR kecewa dengan Anies Baswedan yang belum menyempurnakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelesatrian Kebudayaan Betawi.

Baca Selengkapnya

Cawagub DKI Sudah Diserahkan ke Anies, FBR Merasa Dikhianati PKS

2 Maret 2019

Cawagub DKI Sudah Diserahkan ke Anies, FBR Merasa Dikhianati PKS

FBR kecewa karena tidak pernah diajak bicara oleh PKS terkait penentuan cawagub DKI pengganti Sandiaga Uno.

Baca Selengkapnya

DKI Terbitkan Pergub OK-OCE, Ini Kata Perkumpulan Soal Isinya

18 Oktober 2018

DKI Terbitkan Pergub OK-OCE, Ini Kata Perkumpulan Soal Isinya

Peraturan Gubernur atau Pergub Nomor 102 tahun 2018 yang mengatur Pengembangan Kewirausahaan Terpadu atau dikenal OK-OCE akhirnya terbit.

Baca Selengkapnya

Setahun Anies Baswedan, Ada Standar Baru Ukur Kinerja Pegawai DKI

17 Oktober 2018

Setahun Anies Baswedan, Ada Standar Baru Ukur Kinerja Pegawai DKI

Pegawai DKI eselon ketiga ke atas memiliki standar mutu kerja secara kuantitatif pada setahun Anies Baswedan menjadi gubernur.

Baca Selengkapnya

Setahun Anies Baswedan, Bagaimana 23 Janji Kampanye Ditunaikan

17 Oktober 2018

Setahun Anies Baswedan, Bagaimana 23 Janji Kampanye Ditunaikan

Setahun Anies Baswedan, menegaskan bahwa RPJMD telah mencerminkan janji kampanyenya dalam pilkada 2017.

Baca Selengkapnya

Setahun Anies Baswedan, Pengamat: Hindari Program Mengada-ada

9 Oktober 2018

Setahun Anies Baswedan, Pengamat: Hindari Program Mengada-ada

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga menyarankan Gubernur DKI Anies Baswedan untuk mengevaluasi kinerja program-program unggulan.

Baca Selengkapnya