Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 di Istana Negara, Jakarta, 16 Oktober 2017. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Pencabutan penyertaan modal daerah (PMD) sebesar Rp 125 miliar untuk BUMD PT Food Station Tjipinang Jaya dalam Rancangan APBD DKI Jakarta 2018 oleh Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Salahuddin Uno (Anies-Sandi) berakibat cukup fatal.
Menurut Direktur PT Food Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo Adi, kebijakan Anies-Sandi itu membuat pembiayaan perbaikan infrastruktur Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, tersendat. Arief mengungkapkannya kepada Komisi C DPRD DKI dalam rapat kemarin, Selasa, 21 November 2017.
"Itu yang saya soroti saat ini adalah infrastruktur Pasar Induk Cipinang," katanya seusai rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Arief menjelaskan, PMD Rp 125 miliar tersebut rencananya untuk perbaikan saluran drainase dan jalan di dalam Pasar Induk Cipinang yang rusak parah. Tanpa PMD, pembiayaan untuk perbaikan infrastruktur itu memang bisa menggunakan anggaran operasional Food Station namun harus bertahap sehingga perbaikan tak bisa cepat.
Tak hanya PT Food Station, empat perusahaan daerah lain juga terancam tidak mendapatkan kucuran PMD tahun depan, yakni PD Dharma Jaya, PT Jaktour, PT Asuransi Bangun Akrida, dan PD Pembangunan Sarana Jaya.
Menurut Arief, kondisi jalan yang rusak sudah terjadi 25 tahun. Perbaikan sudah dilakukan secara bertahap namun belum maksimal sebab juga diperlukan anggaran untuk perawatan jalan. Food Station sudah membangun turap dan jalan sepanjang 7-8 meter dengan tebal 31 sentimeter karena kawasan tersebut dilalui truk dengan kapasitas 30-40 ton setiap harinya. Di sisi lain, kondisi jalan masih belum memadai dengan jalan beton.
Arief menyarankan, siapapun direktur utamanya nanti Food Station harus mencicil pembangunan infrastruktur. Namun, jika harus mencicil sampai total anggaran Rp 125 miliar tentu membutuhkan waktu yang lama. "Berapa tahun? Makanya kami perlu ada injection sebenarnya," ujar Arief.
Anggaran yang tersedia sampai saat ini Rp 6 miliar untuk perbaikan jalan setiap tahunnya. Angka tersebut terbilang kecil jika dibandingkan usulan anggaran PMD sebesar Rp 125 miliar.
Arief berpendapat, dana PMD sangat diperlukan oleh PT Food Station tapi dia menghormati keputusan dari Anies-Sandi. Dia memastikan ketiadaan PMD tak akan mempengaruhi ketahanan pangan. "Kami sudah siapkan untuk pangan murah dan operasi pasar."
