Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Serikat Buruh KSPI Ungkap 4 Kebohongan Anies-Sandi

image-gnews
Said Iqbal, Presiden KPSI dan FSPMI. Tempo/Jati Mahatmaji
Said Iqbal, Presiden KPSI dan FSPMI. Tempo/Jati Mahatmaji
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menuding Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno (Anies-Sandi) sebagai pembohong.

"Anies-Sandi harus dihukum karena berbohong," kata Said Iqbal di Kantor DPP FSPMI-KSPI, Jalan Raya Pondok Gede No 11, Kramatjati, Jakarta Timu, pada Rabu, 8 November 2017.

Menurut dia, pada 10 November mendatang sejumlah kelompok buruh akan unjuk rasa di Balai Kota DKI untuk menghukum secara moral dan sosial dengan mencabut mandat dari Anies-Sandi yang mereka berikan pada saat Pilkada 2017.

BacaWartawan Kritik Anies-Sandi karena Tak Terbuka Seperti Era Ahok

Demontrasi buruh pada 10 November 2017 akan menuntut pemerintah pusat mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, revisi Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta 2018, serta  menurunkan tarif listrik. Acata akan digelar mulai pukul 10.00 WIB di Balai Kota DKI lalu sebagian menuju Istana Negara. Said mengklaim mampu menghadirkan 8-12 ribu orang dari total 20 ribu orang yang direncanakan.

Menurut Said Iqbal, ada empat kebohongan yang dilakukan Anies-Sandi terhadap buruh. Kebohongan pertama Anies-Sandi, menurut dia, tentang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2018 sebesar Rp 3,6 juta. Pada masa kampanye Pilkada DKI 2017, Anies-Sandi dalam kontrak politik yang ditandatanganinya bersama Koalisi Buruh Jakarta berjanji menetapkan UMP di atas patokan dalam PP Nomor 78 Tahun 2015.

Buruh meminta UMP DKI sebesar Rp 3,9 juta berdasarkan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan sidang Dewan Pengupahan yang telah mereka lakukan. "Kalau dia tidak sanggup tidak usah tanda tangan kontrak politik," ujar Said.

Akibat janji itu, Said mengatakan, sekitar 400 ribu anggota koalisi buruh Jakarta diperkirakan memilih Anies-Sandi. Angka tersebut bisa bertambah mencapai 1 juta jika ditambah dengan keluarga para buruh."Ini bukan angka main-main."

Infografik: Janji-Janji Anies-Sandi Saat Kampanye

Scroll Untuk Melanjutkan

Kebohongan kedua, Said menerangkan, sebelum dirinya berangkat ke Jenewa untuk menghadiri acara International Labour Organization (ILO) Sandi berjanji membahas penetapan UMP bersama para pengusaha. Namun, pada 1 November 2017 Anies-Sandi langsung menetapkan UMP DKI 2018 tanpa menunggu kedatangan Said dan melibatkan para buruh. "Itu saja sudah berbohong," ucapnya.

Adapun kebohongan Anies-Sandi yang ketiga, menurut Said, menaikkan UMP sebesar Rp 300 ribu dengan janji memberikan fasilitas lain berupa gratis Transjakarta dan potongan belanja di PD Pasar Jaya. Said menuturkan, fasilitas tersebut sudah dimuat di Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2016 yang diterbitkan era Gubernur Basuki Tjahja Purnama alias Ahok.

"Itu Pergubnya Ahok, seolah-olah dia (Anies-Sandi) pahlawan," katanya.

Kebohongan keempat, pernyataan Sandi bahwa telah mengutus Rustam Effendi untuk membicarakan masalah UMP kepada para buruh, menurut Said Iqbal, tidak pernah terjadi. Rustam adalah bekas Wali Kota Jakarta Utara yang mengundurkan diri pada era Ahok dan kini menjadi anggota Staf Khusus Sandiaga. 

Said menganggap Anies-Sandi adalah pemimpin yang hanya pandai berkata-kata. Buruh tidak butuh kesantunan dari Anies-Sandi, melainkan kejujuran. Maka dia menyatakan akan terus melakukan perlawanan terhadap Anies-Sandi. "Sampai kapan? Sampai dia penuhi janji."

Menanggapi kekecewaan buruh, sebelumnya Sandiaga Uno sempat mengaku sedih dan terenyuh atas sikap sejumlah koalisi buruh. "Yah, ini yang kadang membuat sedih dan terenyuh, karena tentunya dalam pengambilan keputusan ini sudah mempertimbangkan berbagai faktor," ujar Sandiaga pada Kamis malam, 2 November 2017.

Sandi menuturkan, dirinya sudah berusaha mengambil jalan tengah. Menurut Sandi, survei kebutuhan hidup layak (KHL) di Jakarta adalah Rp 3,1 juta dan sudah disepakati oleh dewan pengupahan. 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hari Ini, Mahasiswa UGM Bakal Ajukan Gugatan ke MA dan Partai Buruh Unjuk Rasa Tolak Tapera

15 hari lalu

Massa dari berbagai elemen organisasi buruh melakukan aksi peringatan May Day atau hari buruh Internasional di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Rabu, 1 Mei 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
Hari Ini, Mahasiswa UGM Bakal Ajukan Gugatan ke MA dan Partai Buruh Unjuk Rasa Tolak Tapera

Mahasiswa UGM akan mengajukan gugatan ke MA dan Partai Buruh akan melakukan aksi tolak Tapera menjadi peristiwa yang bakal terjadi pada hari ini.


Aksi Mogok Kerja di Nigeria Ganggu Akses Listrik dan Penerbangan

17 hari lalu

Suasana pasar di Ibu Kota Lagos, Nigeria, pada 18 Desember 2021. Warga sibuk berbelanja untuk kebutuhan Natal. Sumber: Reuters
Aksi Mogok Kerja di Nigeria Ganggu Akses Listrik dan Penerbangan

Aksi mogok kerja dilakukan setelah Pemerintah Nigeria menolak menyetujui kenaikan UMR buntut naiknya biaya hidup setelah subsidi bahan bakar dicabut


Tolak Iuran Tapera, Serikat Buruh: Kami Tak Punya Rumah Malah Disuruh Bantu Orang Miskin

21 hari lalu

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban.
Tolak Iuran Tapera, Serikat Buruh: Kami Tak Punya Rumah Malah Disuruh Bantu Orang Miskin

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita menolak rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi ihwal iuran Tapera.


Menolak Tapera, Serikat Buruh akan Gelar Demo Besar

21 hari lalu

Logo Tapera.  Foto : Tapera
Menolak Tapera, Serikat Buruh akan Gelar Demo Besar

Serikat buruh mengancam akan menggelar unjuk rasa besar-besaran menolak iuran Tapera.


Serikat Buruh IMIP Tolak Potong Gaji untuk Tapera: Cara Pemerintah Menutup Defisit APBN

23 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Serikat Buruh IMIP Tolak Potong Gaji untuk Tapera: Cara Pemerintah Menutup Defisit APBN

Ketua SBIPE IMIP Henry Foord Jebss tidak yakin iuran yang masuk untuk Tapera bisa kembali ke kantong para pekerja.


Tiga Karyawan Tambang Nikel di Halmahera Selatan Dipecat usai Aksi Hari Buruh

47 hari lalu

Ilustrasi PHK. Shutterstock
Tiga Karyawan Tambang Nikel di Halmahera Selatan Dipecat usai Aksi Hari Buruh

Tiga karyawan PT Wanatiara Persada, perusahaan tambang nikel di Halmahera Selatan dipecat usai melakukan aksi Hari Buruh.


Kelompok Petani Singgung Janji Reforma Agraria Jokowi yang Tak Tuntas di Demo Hari Buruh

50 hari lalu

Massa dari berbagai elemen organisasi buruh saat melakukan aksi peringatan May Day atau hari buruh Internasional di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Rabu, 1 Mei 2024. Para buruh melakukan long march dari Dukuh Atas menuju bundaran HI. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kelompok Petani Singgung Janji Reforma Agraria Jokowi yang Tak Tuntas di Demo Hari Buruh

Dewi mempertanyakan jumlah tanah yang sudah dikembalikan kepada rakyat dalam agenda reforma agraria Jokowi.


Ribuan Pekerja Demo di Hari Buruh, Akses Menuju Istana Ditutup

51 hari lalu

Presiden Partai Buruh Said Iqbal memberikan keterangan pers di hari pertama kampanye dalam aksi unjuk rasa buruh di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 28 November 2023. Seluruh serikat pekerja terus mengawal tuntutan kenaikan upah buruh sebesar 15 persen yang akan ditandatangani oleh Pj Gubernur Jawa Barat hari ini. Buruh juga melakukan aksi unjuk rasa dan mogok kerja selama 3 hari sampai 30 November 2023. TEMPO/Prima mulia
Ribuan Pekerja Demo di Hari Buruh, Akses Menuju Istana Ditutup

Demonstrasi memperingati Hari Buruh itu membawa dua tuntutan. Salah satunya tuntutan mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja.


UU Cipta Kerja, Outsourcing, dan Upah Murah Jadi Sorotan dalam Peringatan Hari Buruh Internasional

51 hari lalu

Aktivis Perempuan Mahardhika melakukan aksi peringatan hari buruh sedunia dan 30 tahun Marsinah dibunuh di Patung kuda, Jakarta Pusat, Minggu 7 Mei 2023. Dalam aksinya, mereka menuntut pencabutan UU Perpu Cipta Kerja, usut tuntas kasus Marsinah, stop sistem no work no pay hingga perlindungan bagi pembela HAM. TEMPO/ Febri Angga Palguna
UU Cipta Kerja, Outsourcing, dan Upah Murah Jadi Sorotan dalam Peringatan Hari Buruh Internasional

Serikat buruh dan pekerja menyoroti soal UU Cipta Kerja, outsourcing, dan upah murah pada peringatan Hari Buruh Internasional 2024. Apa alasannya?


Serikat Buruh Bawa Dua Tuntutan di Demo Hari Buruh 2024

51 hari lalu

Presiden Partai Buruh Said Iqbal berorasi di hari pertama kampanye dalam aksi unjuk rasa buruh di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 28 November 2023. Seluruh serikat pekerja terus mengawal tuntutan kenaikan upah buruh sebesar 15 persen yang akan ditandatangani oleh Pj Gubernur Jawa Barat hari ini. Buruh juga melakukan aksi unjuk rasa dan mogok kerja selama 3 hari sampai 30 November 2023. TEMPO/Prima mulia
Serikat Buruh Bawa Dua Tuntutan di Demo Hari Buruh 2024

Said Iqbal menyatakan aksi di Hari Buruh ini juga akan dilakukan serempak di seluruh Indonesia dengan melibatkan total ratusan ribu buruh.