TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Tim OK OTrip Anies-Sandi, Sahrianta Tarigan, mengkritik diskusi yang menagih janji program transportasi terintegrasi OK Otrip bus Transjakarta dengan angkutan kota yang dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno.

Menurut Sahrianta, tema diskusi "Menagih Janji OK Otrip Rp 5.000 kemana saja, 1 bulan kepemimpinan Anies-Sandi" yang diselenggarakan Jakarta Research and Public Policy (JRPP) terkesan kontradiktif. "Baru sebulan, kok sudah bicara menagih janji," kata Sahrianta dalam sesi tanya jawab diskusi tersebut di Jakarta Creative Hub, Graha Niaga Thamrin, Jakarta Pusat, pada Jumat, 25 November 2017.

Dia mengatakan, tim OK OTrip yang berisi 40 orang itu sudah mempersiapkan konsep pelaksanaan angkutan massa terintegrasi OK-OTrip dengan ongkos Rp 5 ribu ke mana saja seperti yang dijanjikan Anies-Sandi pada saat kampanye Pilkada DKI 2017. Tapi, dia beum berani karena belum ada peraturan gubernur tentang pelksanaan program tersebut.

Diskusi selama dua jam itu juga dihadiri oleh sejumlah narasumber, yakni Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi, Direktur Utama PT. Transportasi Jakarta Budi Kaliwono, Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia Muhammad Nurul Fadhila, dan Peneliti Institut Studi Transportasi (INSTRAN) Deddy Herlambang.

Sahrianta memastikan, pada 2018 program OK OTrip terlaksana. Bahkan, tim Anies-Sandi menjanjikan pada tahun kedua pemerintahan Anies-Sandi, APBD DKI akan dipangkas separuh dan pada 2020-2021 ditargetkan angkutan massa akan digratiskan sepenuhnya.

Di sisi lain, dia mengakui bahwa banyak yang harus diperbaiki dan dipersiapkan untuk melaksanakan program OK OTrip. Persiapan itu antara lain regulasi, sistem ITB, dan sistem operasional.

Adapun Direktur Eksekutif JRPP Muhamad Alipudin mengatakan, diskusi tersebut diselenggarakan agar publik dapat melihat sejauh mana kesiapan Pemprov DKI Jakarta dalam melaksanakan Program OK OTrip Rp 5 ribu. Ali berharap, program populis ini dapat benar-benar menjadi kenyataan dan perlu kesiapan yang matang untuk mewujudkannya.

"Jangan sampai warga Jakarta dibuai janji. Pelaksana di bawahnya (Anies-Sandi) pada bingung,” kata Ali.