Mimpi DKI Jakarta Punya Sistem Jalan Berbayar Bak Singapura

Reporter

Dewi Nurita

Editor

Dwi Arjanto

Selasa, 28 November 2017 18:43 WIB

Sejumlah kendaraan bermotor melintas di samping papan pengumuman sosialisasi pembatasan kendaraan plat nomor ganjil genap, di lampu merah terowongan Dukuh Atas, Jakarta, 25 Juli 2016. Pembatasan ini merupakan kebijakan transisi menjelang penerapan sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP). TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno bertemu dengan Duta Besar Singapura Anil Kumar Nayar di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat pada hari ini, Selasa, 28 November 2017. Pertemuan itu membicarakan tindaklanjut penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau Sistem Jalan Berbayar di Indonesia yang telah direncanakan sejak setahun lalu.

“Hari ini kita melakukan follow up dan baru saja membuka pelatihan ERP untuk mempersiapkan penerapannya di 2018,” kata Sandiaga Uno di Balai Kota pada Selasa, 28 November 2017.
Baca : Pergub Jakarta Direvisi, Pemerintah Akan Lelang Ulang ERP

Sandi menjelaskan, proses tersebut sedang berjalan dan ditangani Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan diharapkan pengadaan lelang proyek tersebut akan selesai pada 2018. “Nanti kita pilih teknologinya yang tentu teknologi terkini untuk 5, 10, 20 tahun ke depan,” kata dia.

Electronic Road Pricing atau Sistem Jalan Berbayar merupakan sistem skema pengumpulan tol elektronik yang diadopsi dari Singapura untuk mengatur lalu lintas dengan cara jalan berbayar, dan sebagai mekanisme perpajakan penggunaan berbasis untuk melengkapi Sertifikat berbasis pembelian hak sistem.

Sederhananya, ERP merupakan jalan berbayar yang berbasis elektronik. Keunggulannya, memudahkan proses pembayaran dan memungkinkan diterapkannya tarif yang berbeda-beda sesuai kondisi kemacetan lalu lintas.
Penerapan Electronic Road Pricing

Singapura sendiri sudah menerapkan ERP sejak 1974 atau sudah berjalan hampir 50 tahun. “Sudah pasti Singapura memiliki pengalaman dalam hal ini, dan kita bisa belajar,” kata dia.

Adapun kerjasama yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Singapura antara lain dalam bentuk series of workshop dan juga telah mengirim perwakilan Pemerintah DKI ke Singapura pada 7-11 November 2017 lalu untuk mempelajari penerapan ERP di DKI Jakarta.

Berita terkait

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

25 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

6 Maret 2024

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?

Baca Selengkapnya

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

16 Februari 2024

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.

Baca Selengkapnya

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

21 Februari 2023

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.

Baca Selengkapnya

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

3 Agustus 2022

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

25 Juni 2022

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.

Baca Selengkapnya

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

19 Juni 2022

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.

Baca Selengkapnya

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

17 April 2022

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

Masyarakat yang ingin mudik gratis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membawa sepeda motor.

Baca Selengkapnya

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

17 April 2022

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

Ketahui apa syarat untuk mengikuti mudik gratis dari beberapa lembaga berikut.

Baca Selengkapnya

Stasiun Jatinegara Sampai Kantor Pusat Garuda Indonesia Jadi Cagar Budaya

8 Januari 2022

Stasiun Jatinegara Sampai Kantor Pusat Garuda Indonesia Jadi Cagar Budaya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan 14 bangunan cagar budaya baru.

Baca Selengkapnya