Paket kedua Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) di pantai Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Tanggul laut ini direncanakan sepanjang 2,2 km di sepanjang pantai Kalibaru. TEMPO/NAFI
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mendorong dua pengembang swasta, yakni PT Intiland dan PT Pembangunan Jaya Ancol, segera mengerjakan proyek tanggul laut raksasa atau National Capital Integrated Coastal Development.
"Kami mendorong dua developer swasta mulai membangun di mana kebutuhannya adalah 2019 ini harus beres," kata Bambang saat meninjau tanggul di Cilincing, Jakarta Utara, Jumat, 8 Desember 2017.
Bambang mengatakan pembangunan tanggul oleh swasta amat mendesak lantaran ada empat wilayah DKI menjadi titik rawan banjir rob sehingga tanggul sepanjang 20 kilometer itu perlu dibangun. Dari total panjang tanggul, 7,2 kilometer dikerjakan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum di tiga lokasi, swasta 10,4 kilometer, dan sisanya pemerintah DKI di empat lokasi.
Menurut Bambang, tanggul yang dikerjakan pemerintah pusat dan DKI sudah berjalan. Sedangkan pekerjaan tanggul oleh swasta belum mulai sama sekali. Penyebabnya, swasta belum memiliki payung hukum untuk dapat mengerjakannya.
Bambang menilai payung hukum tersebut harus disiapkan pemerintah DKI supaya lebih cepat. Aturan tersebut perlu memuat bahwa pengembang harus bertanggung jawab terhadap keamanan daerahnya dari banjir laut. "Apakah perda (peraturan daerah) atau pergub (peraturan gubernur), kami serahkan kepada pemda DKI. Yang penting, si pengembang swasta punya justifikasi dia membangun karena apa, dan itu karena kewajiban," ujarnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memastikan proyek pembangunan tanggul laut raksasa Jakarta dikerjakan sesuai dengan jadwal dan anggaran. Untuk pembangunan tanggul oleh swasta, Sandi mengatakan akan segera menyiapkan regulasinya. Namun ia belum bisa memastikan apakah bentuknya pergub atau perda.
"Nanti kami lihat. Pak Asisten Pembangunan sudah mulai mengkaji. Kalau pergub, bisa lebih cepat. Kalau perda, mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama. Tapi kami minta sembari berjalan," ucapnya saat mendampingi Kepala Bappenas saat meninjau proyek tanggul laut raksasa itu.
Bukan Giant Sea Wall, Koalisi Masyarakat Sipil Sarankan Solusi Alternatif Atasi Masalah di Pantai Utara Jawa
12 Januari 2024
Bukan Giant Sea Wall, Koalisi Masyarakat Sipil Sarankan Solusi Alternatif Atasi Masalah di Pantai Utara Jawa
Koalisi Maleh Dadi Segoro menolak pembangunan giant sea wall dan menyarankan pemerintah menggunakan pendekatan lain untuk mengatasi permasalahan di pesisir pantai utara Jawa.
