TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya memanggil Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Edy Junaedi untuk mengorek keterangan indikasi korupsi proyek reklamasi Teluk Jakarta, Kamis, 11 Januari 2018.
"Tadi sudah datang Pak Edi jam 10.00, untuk menjalani pemeriksaan," kata juru bicara Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Argo Yuwono.
Selasa, 9 Januari 2018, kata Argo, Dirkrimsus juga telah memanggil Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Pemprov DKI Jakarta Benni Agus Candra. Benni dipanggil untuk memberikan keterangan tentang kajian proyek reklamasi Teluk Jakarta.
Namun, polisi tidak mendapat informasi terlalu banyak dari Benni karena yang bersangkutan tidak membawa dokumen ihwal reklamasi. "Kami menanyakan dokumennya. Tapi tidak dibawa. Nanti kami agendakan ulang pemanggilannya," ucapnya.
Sejauh ini, polisi belum bisa memastikan adanya indikasi korupsi pada penetapan nilai jual obyek pajak (NJOP) Pulau C dan D. NJOP kedua pulau buatan tersebut ditetapkan Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta melalui terbitnya surat keputusan pada 23 Agustus 2017.
NJOP dua pulau itu diberi nilai Rp 3,1 juta per meter persegi. Penetapannya, didasarkan pada kajian independen Kantor Jasa Penilai Publik. Diduga, penetapan NJOP itu jauh di bawah perkiraan. Bahkan diduga ada kerugian negara yang ditimbulkan.
NJOP di dua pulau reklamasi yang dikembangkan PT Kapuk Naga Indah itu bisa mencapai sekitar Rp 30 juta per meter persegi. "Terkait korupsinya masih diselidiki," ujarnya.
Reklamasi di Pelabuhan Panjang Lampung Dihentikan, KKP: Izin Tidak Lengkap
29 September 2023
Reklamasi di Pelabuhan Panjang Lampung Dihentikan, KKP: Izin Tidak Lengkap
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan sementara proyek reklamasi milik PT SIM di Pelabuhan Panjang, Lampung. Penghentian dilakukan karena perusahaan itu tidak melengkapi izin yang diperlukan.
