DKI-Pengembang Reklamasi Teken Kontrak 30 Tahun di Era Djarot

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meninjau dari atas Simpang Susun Semanggi sebelum diresmikan, di Jakarta, 15 Agustus 2017. TEMPO/Larissa

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta Badan Pertanahan Nasional atau BPN membatalkan sertifikat hak guna bangunan bangunan (HGB) di pulau reklamasi. Ternyata Pemerintah DKI Jakarta di era Gubernur Djarot Saiful Hidayat telah meneken perjanjian kerja sama dengan PT Kapuk Naga Indah sebelum HGB terbit.

Koran Tempo edisi Kamis, 11 Januari 2018 menurunkan berita dengan judul “DKI-Pengembang Teken Kontrak Sebelum HGB Terbit.”

Baca juga:

Soal NJOP, Gubernur Djarot Bela Pengembang Pulau Reklamasi
TERUNGKAP: Memo Ahok ke Bos Podomoro Soal Barter Reklamasi

Naskah perjanjian yang salinannya diperoleh Tempo menjelaskan perjanjian kerja sama itu dengan PT Kapuk Naga Indah, pengembang reklamasi Pulau D.

“Salah satu dasar penerbitan HGB Pulau D adalah perjanjian kerja sama antara pemerintah DKI dan pengembang,” kata Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara, Kasten Situmorang, di kantornya beberapa waktu lalu.

Perjanjian tentang pemanfaatan tanah di atas hak pengelolaan lahan itu ditandatangani Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, Presiden Direktur PT Kapuk Naga Indah Surya Pranoto Budihardjo, dan Direktur PT Kapuk Naga Indah Firmantodi  Sarlito pada 11 Agustus 2017.

Kantor Pertanahan Jakarta Utara menerbitkan sertifikat HGB Pulau D pada 24 Agustus 2017. Sertifikat HGB keluar setelah, pada hari yang sama, PT Kapuk Naga Indah membayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp 483,5 miliar.

Perjanjian itu diteken di masa kekuasaan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Presiden Joko Widodo melantik Djarot sebagai Gubernur definitif  DKI Jakarta sisa periode 2012-2017, pada 16 Juli 2017.

Pelantikan itu  menyusul status gubernur sebelumnya, Basuki  Tjahaja Purnama atau Ahok, yang divonis hakim dua tahun penjara atas perkara penodaan agama.

Perjanjian kerja sama antara pemerintah DKI dan pengembang berlaku selama 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun. Naskah perjanjian yang salinannya diperoleh Tempo antara lain menyebutkan bahwa Kapuk Naga Indah berhak menjaminkan HGB di atas HPL Pulau D dan melakukan perbuatan hukum lainnya, termasuk melaksanakan akta jual-beli dengan pihak ketiga.

“Pihak kedua wajib membayar pajak, retribusi, dan uang pemasukan kepada pihak pertama (pemerintah DKI) sesuai dengan ketentuan peraturan,” demikian bunyi salah satu klausul perjanjian itu.

Saefullah enggan mengomentari perjanjian kerja sama itu. “Tanya Pak Gubernur saja,” ujar dia di Balai Kota, Selasa 9 Januari 2018.

Simak juga:

Larangan Sandiaga Dicuekin, Ruko Beroperasi di Pulau Reklamasi
Luhut: Tak Ada Alasan Menghentikan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga tak mau berkomentar panjang. Ihwal kemungkinan Kapuk Naga Indah menggugat pemerintah karena dianggap melanggar perjanjian itu, Anies hanya mengatakan, “Soal DKI dengan pihak lain itu urusannya DKI.”

Kuasa hukum PT Kapuk Naga Indah, Kresna Wasedanto, juga belum memberikan pernyataan soal perjanjian kerja sama itu. Pertanyaan Tempo soal reklamasi ini melalui WhatsApp hanya dia baca.

FRISKI RIANA






Pemprov DKI Tak Bisa Sepihak Manfaatkan Pulau G, Harus Bekerja Sama dengan Swasta

13 menit lalu

Pemprov DKI Tak Bisa Sepihak Manfaatkan Pulau G, Harus Bekerja Sama dengan Swasta

Pemprov DKI tak bisa secara sepihak menentukan pemanfaatan pulau reklamasi Pulau G. Harus ada perjanjian kerja sama dengan swasta.


Anies Baswedan Andalkan Sumur Resapan, Sekda DKI Bilang Tak Signifikan Kurangi Banjir di Jakarta

3 jam lalu

Anies Baswedan Andalkan Sumur Resapan, Sekda DKI Bilang Tak Signifikan Kurangi Banjir di Jakarta

Sekda DKI Marullah Matali mengatakan sumur resapan tak signifikan mengurangi titik banjir di Jakarta. Padahal jadi andalan Anies Baswedan.


Anies Baswedan Turunkan Target Pembangunan Rumah DP Nol Rupiah, Sekda DKI: Dirasionalisasi

4 jam lalu

Anies Baswedan Turunkan Target Pembangunan Rumah DP Nol Rupiah, Sekda DKI: Dirasionalisasi

Sekda DKI Marullah Matali mengatakan pembangunan rumah DP Nol Rupiah terkendala pandemo Covid-19 yang berlangsung selama dua tahun.


Anies Baswedan Resmikan Empat Sekolah Negeri Berkonsep Net Zero Carbon Pertama di Indonesia

5 jam lalu

Anies Baswedan Resmikan Empat Sekolah Negeri Berkonsep Net Zero Carbon Pertama di Indonesia

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan emoat sekolah negeri yang mengusung konsep net zero carbon. Pertama di Indonesia.


Marullah Matali Ogah Mimpi Jadi Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan

6 jam lalu

Marullah Matali Ogah Mimpi Jadi Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan

Marullah Matali tak mau berandai-andai Pj Gubernur DKI Jakarta. Dia tidak banyak berkomentar, karena ogah bermimpi.


Soal Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan, Marullah Matali Jawab dengan Kutip Quran

7 jam lalu

Soal Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan, Marullah Matali Jawab dengan Kutip Quran

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali mengomentari soal pencalonannya sebagai Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan dengan kutip Quran.


Anies Baswedan Bikin 4 Sekolah Net Zero 2022, Sekolah Apa Itu?

8 jam lalu

Anies Baswedan Bikin 4 Sekolah Net Zero 2022, Sekolah Apa Itu?

Anies Baswedan meresmikan 4 "Sekolah Net Zero 2022" di SD Negeri Ragunan 08 di Jakarta, sebagai bagian dari upaya memajukan pendidikan sesuai zaman.


Dicela PDIP Soal Firaun, Anies Baswedan: Transportasi Publik Alat untuk Mempersatukan

10 jam lalu

Dicela PDIP Soal Firaun, Anies Baswedan: Transportasi Publik Alat untuk Mempersatukan

Anies Baswedan mengatakan, selain untuk transportasi, dibangunnya transportasi publik adalah sebagai alat untuk mempersatukan.


Pejuang Wakaf Masjid Minta Perlindungan Jokowi dan PDIP Ingatkan Anies Soal Firaun Jadi Top 3 Metro

11 jam lalu

Pejuang Wakaf Masjid Minta Perlindungan Jokowi dan PDIP Ingatkan Anies Soal Firaun Jadi Top 3 Metro

Pejuang masjid wakaf Kebon Sirih, Tomy Tampatty, mengirimkan surat ke Jokowi untuk meminta perlindungan.


Anies Baswedan Bertemu Murad Ismail, DKI Jakarta Datangkan Beras dan Ikan dari Maluku

14 jam lalu

Anies Baswedan Bertemu Murad Ismail, DKI Jakarta Datangkan Beras dan Ikan dari Maluku

Anies Baswedan mengharapkan kerja sama aktif Bank DKI dan Bank Maluku/ Maluku Utara dapat meningkatkan kesejahteraan warga di kedua daerah.