TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Selasa, 23 Januari 2018, meluncurkan empat desain kota berketahanan. Empat desain tersebut berfokus pada Jakarta menuju kota layak anak, sistem pengelolaan sampah, pertanian perkotaan, serta layanan air minum dan air limbah domestik DKI Jakarta.

Menanggapi hal tersebut, pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, mengatakan seharusnya Pemerintah Provinsi DKI membuat payung hukum lebih dulu sebelum meluncurkan rencana untuk pertanian perkotaan.

"Pertanian perkotaan seharusnya dibikin payung hukum dulu, apakah bentuknya perda atau pergub. Jadi, konsultasi dengan DPRD. DPRD-nya dilibatkan, tidak boleh dieksekusi sendiri," ucap Trubus saat dihubungi, Selasa.

Baca: 100 Hari Anies-Sandi, Pengamat Sebut Banyak di Tataran Pencitraan

Menurut Trubus, payung hukum tersebut dibuat dengan dasar membuat kajian yang mendalam lebih dulu. Trubus berujar, perlu dipertimbangkan mengenai lahan yang semakin sempit dan pembangunan yang berjalan cepat. Ia menilai sawah-sawah di Jakarta sudah semakin sempit atau beralih fungsi menjadi tempat industri, tempat permukiman, dan tempat bisnis.

"Jadi itu perlu suatu kajian yang mendalam. Tidak bisa buru-buru," tutur Trubus.

Ia berharap Pemprov DKI Jakarta tidak langsung eksekusi, karena bisa berujung hanya janji-janji manis. "Ada namanya itu kebohongan publik nantinya, karena masyarakat, seperti petani-petani, sudah mengharapkan ada lahan (tambahan)," kata Trubus.

Trubus menilai gagasan tersebut bagus, tapi nanti implementasinya akan sulit. "Karena tanah-tanah sekarang lahan siapa yang mau dipakai? Lahan pemerintah provinsi? Lahan pemprov itu juga lahannya sangat sedikit. Apakah nanti malah tidak menimbulkan kecemburuan lagi (di antara masyarakat berpenghasilan rendah/MBR). Nanti bisa terjadi berebut di antara MBR," ujar Trubus.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat memanen padi di kawasan Cakung, Jakarta Timur. TEMPO/Ilham Fikri

Trubus juga memberikan masukan kepada Pemprov DKI untuk melakukan pemetaan, seperti wilayah-wilayah, termasuk tanah milik siapa dan jenis tanaman.

"Itu perlu kebijakan yang jelas, agar tidak timbul tumpang-tindih atau permasalahan yang baru. Jangan sampai kita mengeluarkan kebijakan malah menimbulkan masalah baru," ucap Trubus tentang beleid soal pertanian Gubernur Anies Baswedan tersebut.