Angkot yang sudah terintegrasi dengan program OK-Otrip menaikkan dan menurunkan penumpang di Terminal Kampung Melayu, Jakarta, 16 Januari 2018. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Koperasi Budiluhur mengancam bahwa pihaknya akan mengadakan mogok jika PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) tidak juga melakukan pembayaran kepada pihaknya, yang mengelola angkot OK-OTrip trayek OK-2.
Dia mengklaim, PT Transjakarta belum memberikan pembayaran sebesar Rp 134 juta. Padahal, harusnya uang tersebut dibayarkan setiap tanggal 1 atau pada awal bulan. Uang itu merupakan gaji para sopir angkutan umum OK-OTrip di trayek OK-2.
"Ini bisnis, harus profesional. Kalau tidak dibayarkan juga, besok kami berencana mogok," ujar Saud saat dihubungi Tempo, Sabtu, 3 Februari 2018.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, pihaknya sudah mencoba mengajukan pencairan gaji tersebut ke pihak Transjakarta, tapi ditolak. Adapun alasan penolakan dari Transjakarta karena masih adanya berkas yang belum lengkap, yakni berkas perjanjian kerja sama (PKS) yang belum dikantongi pihak Koperasi Budiluhur.
OK-OTrip merupakan program yang diusung Anies-Sandi pada masa kampanye. Dilansir dari situs kampanye Jakartamajubersama.com, OK-Otrip merupakan penamaan sistem transportasi yang mengintegrasikan bus Transjakarta, angkot, dan bus feeder.
Salah satu perusahaan angkutan umum yang ikut bekerja sama dengan program tersebut adalah Koperasi Budiluhur, yang menerjunkan 15 armadanya untuk melayani trayek OK-2. Adapun sistem pembayaran sopir untuk program ini, yakni dihitung berdasarkan kilometer yang ditempuh para sopir tersebut.
Kepala Hubungan Masyarakat PT Transjakarta yang juga dihubungi Tempo mengaku persoalan OK-OTrip ditangani langsung oleh tim OK-OTrip. Sehingga untuk urusan lebih lanjut, tim tersebut yang lebih mengetahui.
"Pasti dibayarkan. Saya coba hubungi dulu (tim OK-Otrip) untuk mengetahui informasi detailnya," ujar Wibowo.
Lebih lanjut, Saud menjelaskan, pihaknya terpaksa harus mengeluarkan dana talangan untuk membayar gaji para sopir angkot OK-OTrip tersebut. "Uang itu harus segera dibayarkan PT Transjakarta secepatnya," katanya.
