Normalisasi Sungai Era Jokowi, Sandiaga Uno: Tiap Hari Ada Rapat

Senin, 12 Februari 2018 18:12 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan tiap pagi ada rapat untuk mempercepat program normalisasi sungai yang dilaksanakan sejak era Jokowi tersebut. Sandiaga mengapat rapat itu dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Saefullah.

"Tiap hari ada rapat pagi-pagi sekali, Pak Sekda yang sendiri yang memimpin," kata dia di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin, 12 Februari 2018.

Sandiaga Uno mengatakan DKI terus bernegosiasi dengan masyarakat dalam program normalisasi sungai di Jakarta. Sandiaga belum bisa memberi tahu proses dialog itu. Namun, berdasarkan keterangan Saefullah masih ada sejumlah permintaan dari warga yang perlu dinegosiasikan.

Sebelumnya, Sandiaga Uno mengatakan akan mengeksekusi lahan bantaran Sungai Ciliwung untuk normalisasi sungai seperti yang sudah dilakukan mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Jokowi.

Baca: Anies Baswedan Sebut Naturalisasi, Ini Beda Normalisasi Era Ahok

Sandiaga mengatakan pemerintah telah menyiapkan dana untuk eksekusi tersebut. Namun, eksekusi baru bisa dilakukan setelah harga ganti rugi lahan diputuskan.

Advertising
Advertising

Menurut Sandiaga, kebijakan normalisasi sungai sesuai dengan rekomendasi Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane (BBWSCC). “Anggaran sudah tersedia, tinggal menyepakati harga, kemudian dieksekusi,” kata dia di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis lalu.

Bila ada warga yang keberatan, ujar Sandiaga Uno, dipersilakan menempuh jalur hukum. Menurut dia, ketersediaan lahan itu sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. “Sengketa tersebut ada di pengadilan dan lahan tersebut langsung diserahkan ke pemerintah,” katanya.

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan mengatakan normalisasi Sungai Ciliwung baru berjalan 60 persen, per Desember 2017. Kendala utama proses normalisasi, kata dia, adalah sulitnya pembebasan lahan karena faktor administrasi, relokasi, dan gugatan hukum oleh masyarakat. "Banyak proses yang harus kami tempuh," katanya.

Berita terkait

Jokowi Jamu Makan Malam 2.300 Undangan Delegasi World Water Forum di Bali, Ini Pesannya

8 jam lalu

Jokowi Jamu Makan Malam 2.300 Undangan Delegasi World Water Forum di Bali, Ini Pesannya

Ada 500 undangan naratetama atau VVIP dan Ketua DPR Puan Maharani di antara welcoming dinner delegasi World Water Forum ke-10 di Bali malam ini.

Baca Selengkapnya

Bamsoet: Golkar Siapkan Karpet Merah untuk Jokowi, Gibran dan Maruarar Jika Ingin Gabung

11 jam lalu

Bamsoet: Golkar Siapkan Karpet Merah untuk Jokowi, Gibran dan Maruarar Jika Ingin Gabung

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan bakal menyiapkan karpet merah bagi siapa pun yang ingin bergabung dengan partainya.

Baca Selengkapnya

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

14 jam lalu

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

Peringkat laboratorium Indonesia Digital Test House disebutkan hampir sama dengan Rumah Sakit Tipe A di bidang layanan kesehatan.

Baca Selengkapnya

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

14 jam lalu

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

Hingga tahun terakhir menjabat, Presiden Jokowi tidak pernah hadir secara langsung dalam Sidang Umum PBB.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

14 jam lalu

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

Bamsoet menilai pertemuan presiden dan mantan presiden penting dilakukan untuk menunjukkan keharmonisan antara pemimpin-pemimpin Indonesia.

Baca Selengkapnya

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

17 jam lalu

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

18 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

19 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

23 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

1 hari lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya