Selasa, 22 Mei 2018

Anies Baswedan Sebut Naturalisasi, Ini Beda Normalisasi Era Ahok

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja dengan alat berat mengeruk endapan sampah bercampur lumpur di aliran Sungai Ciliwung, kawasan Pasar Baru, Jakarta, 18 Januari 2018. Pengerukan tersebut untuk menormalkan kedalaman sungai sehingga aliran air lancar. ANTARA/Aprillio Akbar

    Pekerja dengan alat berat mengeruk endapan sampah bercampur lumpur di aliran Sungai Ciliwung, kawasan Pasar Baru, Jakarta, 18 Januari 2018. Pengerukan tersebut untuk menormalkan kedalaman sungai sehingga aliran air lancar. ANTARA/Aprillio Akbar

    TEMPO.CO, Jakarta -Istilah naturalisasi sungai yang diucapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memancing perdebatan karena publik lebih akrab dengan istilah normalisasi di era Ahok. Koordinator Ruang Jakarta Sudirman Asun mengatakan normalisasi sangat berbeda dengan naturalisasi sungai.    

    Anies Baswedan melontarkan istilah naturalisasi pada Rabu 7 Februari 2018 ketika berkunjung ke Pluit. Dalam kesempatan tersebut Anies mengatakan naturalisasi adalah solusi mengatasi meluapnya air sungai Ciliwung pemicu banjir Jakarta. Sehingga muncul berbagai pertanyaan terkait perbedaan naturalisasi dengan normalisasi.   

    Koordinator Ruang Jakarta Sudirman Asun mengatakan normalisasi sungai atau betonisasi bertujuan membuang air sungai ke laut secepatnya. Bentuk dari normalisasi adalah membangun infrastruktur sungai dengan beton dan sheet pile. Selain itu dalam normalisasi juga dilakukan pengerukan dengan tujuan memperdalam dan memperlebar sungai.

    “Normalisasi itu kanalisasi, kanan kiri konstruksi semua,” kata Sudirman saat dihubungi, Kamis 9 Februari 2018. 

    Baca: Normalisasi Sungai Ciliwung Tersendat, Sandiaga Uno Bilang Begini

    Menurut Sudirman, normalisasi yang telah diterapkan Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Besar wilayah Sungai Ciliwung Cisadane dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkecil kemampuan tampung air sungai. Dengan normalisasi, maka tidak ada resapan di kiri kanan sungai sehingga air akan berkumpul di bagian hilir.

    Sudirman menjelaskan, dengan berkumpulnya seluruh air sungai di hilir maka beban hilir semakin besar. Menurutnya aliran air sebagian harus diberikan ke ruang resapan di kiri kanan sungai agar tidak semuanya mengalir ke hilir.

    “Di muara juga ada banjir rob dari laut. Pasang air laut nantinya tidak bisa mengalir secara alamiah. Sedangkan kemampuan pompa di muara kan terbatas,” kata dia.  

    Sudirman menjelaskan dirinya tidak menolak konsep normalisasi. Namun menurutnya kurang tepat apabila normalisasi diterapkan di sepanjang TB Simatupang hingga Manggarai. Hal ini dikarenakan lahan di area tersebut miring sehingga aliran sungai terlalu cepat sampai ke hilir.

    "Jadi kalau dibeton di situ itu seperti perosotan air. Seharusnya sampai ke Jakarta Utara itu bisa tiga jam, kalau dibeton sejam sudah sampai bawah,” ujarnya.

    Baca: Usai Naturalisasi Sungai, Anies Baswedan Ajak Korban Banjir Tabah

    Menurut Sudirman, ada beberapa sungai yang lebih cocok dinormalisasi dengan beton yakni di daerah landai seperti di Pasar Baru dan Gunung Sahari. Ia mengatakan arus sungai di daerah tersebut cenderung lambat bahkan diam.

    Naturalisasi yang disebut Anies Baswedan berbeda dengan normalisasi menggunakan beton seperti pada era Ahok. Menurut Sudirman, naturalisasi adalah upaya menciptakan sungai hayati yakni mengganti konstruksi beton dengan vegetasi dan bebatuan alami.

    Berbeda dengan normalisasi sungai yang mengirim sedimentasi ke hilir, sungai alami berfungsi menangkap sedimen yang dialirkan dari kawasan Puncak, Bogor. Dengan sungai alami, maka sedimen tersebut dapat ditampung dan tidak menimbulkan pendangkalan sungai. “Makanya kalau sungai banjir kita suka mengeluarkan lumpur. Kalau dibeton itu semua langsung di palung sungai sehingga mengakibatkan pendangkalan hebat,” ujarnya.


     

     

    Lihat Juga


    Selengkapnya
    Grafis

    Aman Abdurrahman dan Abu Bakar Baasyir di Jaringan ISIS Indonesia

    Kelompok pendukung ISIS di Indonesia menjadikan Aman Abdurrahman sebagai pemimpin dan Abu Bakar Baasyir sebagai penasihat.