Personel Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta berkumpul di pendopo Balai Kota DKI Jakarta mendengarkan perintah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelum berangkat untuk menutup Alexis secara resmi, Kamis, 29 Maret 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.
TEMPO.CO, Jakarta -Seiring Alexis ditutup, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa penyelidikan tempat hiburan malam yang terindikasi melakukan pelanggaran terkait narkotika dilakukan oleh kepolisian. Anies Baswedan mengatakan telah berkomunikasi dengan Kepolisian Daerah Metro Jaya terkait hal ini.
"Yang terkait dengan narkoba saya sempat komunikasi dengan Polda. Sedang didalami sampai tuntas oleh kepolisian," kata Anies Baswedan di kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan DKI Jakarta, Kamis, 29 Maret 2018.
Adapun pemerintah DKI, kata Anies, berfokus menyelidiki dugaan pelanggaran tempat usaha hiburan terkait prostitusi. Anies mengatakan ada sejumlah laporan yang tengah didalami saat ini. Baca : Anies Baswedan Kirim Satpol PP ke Alexis: Untuk Penegakan Perda
"Yang terkait dengan prostitusi itu yang laporannya paling banyak dan sedang didalami," kata Anies.
Anies menampik anggapan bahwa dirinya tebang pilih dalam menindak tempat usaha hiburan yang melanggar. Anggapan ini mencuat pascapenutupan tempat hiburan grup Alexis di bawah manajemen PT Grand Ancol Hotel. Pemerintah DKI melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah mencabut tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) PT Grand Ancol Hotel.
Anies Baswedan mengklaim pencabutan TDUP itu telah melalui proses pemeriksaan oleh tim pemerintah DKI. Adapun pemeriksaan itu merupakan tindak lanjut dari investigasi majalah Tempo yang mengungkap masih adanya praktik prostitusi di Alexis. Padahal, Anies telah melayangkan surat yang menyatakan tidak memperpanjang izin usaha hotel dan griya pijat tersebut.
Dalam investigasi Tempo, disebutkan bahwa prostitusi tak hanya di Alexis. Praktik serupa juga terjadi di tempat hiburan lain, seperti Malio, Classic, Emporium, dan Illigals. Tempo juga menduga terjadi peredaran narkotik di Illigals.
Anies Baswedan berkukuh pemerintah DKI berkomitmen menegakkan peraturan. Proses penegakan itu, kata dia, dilakukan melalui pengawasan, menerima laporan dari masyarakat atau pemberitaan media, dan penyelidikan sebelum ada tindakan penutupan.
Dalam kasus Alexis, Anies Baswedan mengklaim pemerintah DKI telah memiliki bukti-bukti kuat sebelum mencabut TDUP dan menutup perusahaan. "Prinsipnya menegakkan aturan," Anies Baswedan menegaskan.
