Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno setelah menyampaikan tanggapan tentang Raperda RPJMD 2017-2022 di ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Selasa, 3 April 2018. FOTO:TEMPO/Salsabila Putri Pertiwi
TEMPO.CO, Jakarta - Pidato Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI Jakarta menuai interupsi pada hari ini, Selasa, 3 April 2018.
Interupsi dari politikus Fraksi Partai Golongan Karya Ramly HI Muhammad tersebut datang seusai Anies menanggapi pandangan fraksi-fraksi tentang Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Raperda RPJMD) 2017-2022.
Ada sejumlah poin yang disampaikan Ramly. Poin pertama, masih sedikitnya jumlah angkutan umum yang tergabung dalam program OK-Otrip. "Sekarang baru di bawah 100 (angkutan umum) sehingga diperlukan percepatan agar masyarakat Jakarta dapat dilayani OK-Otrip," katanya.
Poin kedua, Ramly menyinggung ihwal mahalnya harga air bersih perpipaan yang harus dibayar warga Jakarta Utara yakni Rp 17 ribu per meter kubik. Menurut dia, harga air tinggi karena penyaluran air PAM Jaya dilakukan oleh perusahaan swasta. Padahal, tarif air PAM Jaya ke Pelabuhan Tanjung Priok yang dipatok Rp 14 ribu per m3.
"Ini rakyat Bapak juga yang harus diperhatikan. Sesungguhnya mereka (warga Jakarta Utara) harus bayar Rp 5.000 sampai Rp 6.000."
Ramly pun menyoroti pembangunan yang dinilainya belum merata hingga ke daerah pemilihannya, Jakarta Utara. Dia mencontohkan wilayah RW 10 Kelurahan Cilincing dan RW 11 Kelurahan Semper Timur belum diberi jatah pembangunan jalan.
"Sudah kesekian kali saya bicara di sini tapi tidak pernah diperhatikan. Mungkin Bapak punya SKPD ini kupingnya sudah budek semua," ujar Ramly.
Ramly menegaskan, ternyata program pembangunan jalan di wilayah-wilayah tadi tak tertuang dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) Kota Jakarta Utara. "Kalau RPJMD ini (proyek jalan di Jakarta Utara) tidak masuk, harus tunggu lima tahun lagi," katanya kepada Anies Baswedan.
