Setelah Demo Ombudsman PKL Tanah Abang Berbalik Siap Dipindahkan

Selasa, 3 April 2018 18:37 WIB

Massa dari Forum Pedagang Kreatif Lapangan Jatibaru membawa spanduk penolakan saat melakukan aksi di depan Ombudsman, Jakarta, 3 April 2018. Dalam aksinya mereka mendesak Ombudsman agar berkeadilan dalam melakukan sebuah kajian terutama terhadap pedagang kaki lama.TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Para pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, menyatakan siap dipindahkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kesiapan itu mereka sampaikan kepada Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya dalam unjuk rasa hari ini, Selasa, 3 April 2018.

Perwakilan PKL Jatibaru, Giswar Ranto Muda, mengatakan bahwa para PJK akan menerima jika akan dipindahkan dengan syarat tertentu. Padahal, ketika baru tiba di Gedung Ombudsman mereka berteriak bahwa Ombudsman anti PKL karena menyatakan penutupan Jalan Jatibaru Raya adalah kebijakan maladministrasi. "Syaratnya Pemprov DKI Jakarta sudah menentukan tempat baru," katanya di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan.

Giswar menyatakan belum tahu di mana tempat baru pengganti Jalan Jatibaru Raya. Namun, dia yakin Gubernur Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno, berkomitmen membantu PKL. Dia menegaskan akan menerima apapun keputusan yang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Baca: Kena Ultimatum Tanah Abang, Anies Baswedan Kritik Balik Ombudsman

Para PKL Jalan Jatibaru, Tanah Abang, demonstrasi siang tadi di depan Gedung Ombudsman RI menuntut keadilan setelah Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menyatakan Pemerintah Provinsi DKI di bawah Gubernur Anies Baswedan melakukan maladministrasi dalam penutupan Jalan jatibaru Raya dan penempatan PKL di sana. Ombudsman meminta jalan segera dibuka dan PKL dipindahkan ke tempat yang semestinya.

Sekitar 200 PKL Jatibaru mengirimkan enam orang wakil untuk bertemu dengan pimpinan Ombudsman. "Kita dukung kebijakan Gubernur kita, kita dukung Anies Baswedan," kata orator di depan Gedung Ombudsman RI.

Menurut Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Dominikus Dalu, dalam pertemuan tersebut para PKL menyampaikan alasan mereka ingin tetap berjualan di Jalan Jatibaru. "Karena alasannya mata pencaharian dan kalau mau dipindah tempatnya harus lebih baik dan permanen," ujarnya seusai menemui PKL.

Setelah berdialog, menurut petinggi Ombudsman Jakarta itu, mereka menyatakan akan menerima jika nanti dipindahkan dari Jalan Jatibaru Raya asalkan diberi lokasi alternatif untuk berdagang. Pemerintah DKI di bawah Gubernur Anies Baswedan pun sudah berkomunikasi dengan PKL. "Kami optimistis akan ada solusi yang terbaik di Tanah Abang."

Berita terkait

Ombudsman Minta Kemenpan RB Jamin Seleksi CASN Tak Dimanfaatkan Calon di Pilkada 2024

3 hari lalu

Ombudsman Minta Kemenpan RB Jamin Seleksi CASN Tak Dimanfaatkan Calon di Pilkada 2024

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih tak mempermasalahkan seleksi CASN 2024 tetap dilaksanakan sesuai jadwal dan berdekatan Pilkada 2024. Asal..

Baca Selengkapnya

Menteri PANRB Pastikan Seleksi CASN Sesuai Jadwal dan Jamin Tak Bisa Dipolitisasi

3 hari lalu

Menteri PANRB Pastikan Seleksi CASN Sesuai Jadwal dan Jamin Tak Bisa Dipolitisasi

Menteri PNRB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa seleksi CASN tidak bisa karena berdasar amanat Undang-undang 20/2023 harus selesai Desember ini.

Baca Selengkapnya

Takut Dipolitisasi, Ombudsman Usul Pelaksanaan Seleksi CASN DItunda sampai Pilkada Serentak

3 hari lalu

Takut Dipolitisasi, Ombudsman Usul Pelaksanaan Seleksi CASN DItunda sampai Pilkada Serentak

Ombudsman RI usul seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) pada tahun 2024 ditunda hingga pilkada serentak 27 November karena khawatir dipolitisasi.

Baca Selengkapnya

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

3 hari lalu

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyarankan agar rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) ditunda hingga Pilkada selesai.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Usul Seleksi CASN Ditunda usai Pilkada 2024 agar Tak Jadi Komoditas Politik

4 hari lalu

Ombudsman Usul Seleksi CASN Ditunda usai Pilkada 2024 agar Tak Jadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengusulkan agar seleksi CASN ditunda hingga setelah Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

6 hari lalu

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

Alexander Marwata membantah konflik yang sedang terjadi antara Nurul Ghufron dan anggota Dewas KPK Albertina Ho tidak ada kaitan dengan pelemahan KPK.

Baca Selengkapnya

Kepala Dishub DKI Akui Masih Banyak Travel Gelap Beroperasi di Jakarta: di Cawang UKI dan Tanah Abang

20 hari lalu

Kepala Dishub DKI Akui Masih Banyak Travel Gelap Beroperasi di Jakarta: di Cawang UKI dan Tanah Abang

Kadishub DKI Syafrin Liputo tak memungkiri masih adanya travel gelap atau angkutan umum ilegal yang beroperasi di Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

22 hari lalu

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Penjelasan Ombudsman Kalimatan Timur soal pelaporan Jatam perihal surat OIKN kepada masyarakat Sepaku.

Baca Selengkapnya

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

23 hari lalu

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kalimantan Timur melaporkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ke Ombudsman

Baca Selengkapnya

Korupsi Diduga Sebabkan Harga Bawang Putih Naik, Ini Tanggapan Kementerian Perdagangan

26 hari lalu

Korupsi Diduga Sebabkan Harga Bawang Putih Naik, Ini Tanggapan Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan menanggapi dugaan korupsi di balik tingginya harga bawang putih.

Baca Selengkapnya