TEMPO.CO, Depok - Terkait dengan kemacetan menahun di ruas Jalan Margonda Depok, tepatnya Jalan Margonda Raya hingga Akses UI, Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Perhubungan masih terus melakukan kajian terhadap alternatif selain pemberlakuan electronic road pricing (ERP), yakni program Weekend Trust.

“Berbayar itu kan ide Pemprov (Pemerintah Provinsi Jawa Barat). Kami juga ada alternatif ide (Weekend Trust), ini belum saya buka,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, Dadang Wihana, Rabu, 11 April 2018.

Dadang mengatakan pihaknya belum bisa mengemukakan lebih jauh tentang program Weekend Trust. “Nanti akan saya sampaikan setelah kajian tersebut sudah rampung dilakukan dan dikomunikasikan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” kata Dadang.

Baca: Jalan Margonda Depok Berbayar, Wali Kota: Jika Baik Kenapa Tidak?

“Paling tidak, kami menjajaki. Untuk tingkat lokal, ini lagi mengkaji ganjil-genap di setiap akhir pekan,” ujarnya.

Dadang melanjutkan, kajian itu terutama untuk segmen dua dan tiga, yakni Jalan Margonda hingga Jalan Akses UI, dan diklaim akan mengatasi kemacetan yang kerap melanda jalan tersebut.

“Jadi, bagaimana kita mengintervensi hanya weekend, karena weekend sangat crowded macetnya,” ucapnya.

Sebelumnya, Provinsi Jawa Barat berencana menerapkan ERP atau jalan berbayar di Jalan Margonda Raya. Hal tersebut diakui Dadang.

“Saat ini, masih wacana yang sudah diluncurkan oleh pemerintah provinsi. Nah, hari Kamis, itu saya sudah janji dengan Kadishub Provinsi untuk (dijelaskan) seperti apa rencana program yang akan dilakukan,” tutur Dadang. “Tentunya ini baru kajian awal. Saya mohon kepada warga untuk tidak resah dengan isu ini seperti apa. Insya Allah kami akan memberikan layanan terbaik.”

Sebelumnya, Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan memberlakukan ERP di Jalan Margonda Raya masih dalam kajian mendalam antara Pemprov dan Pemkot Depok.

“Itukan masih dalam kajian, belum ada sesuatu hal yang bisa diimplementasi,” katanya. Hal tersebut baru akan dibahas bersama Dinas Perhubungan Kota Depok pekan ini.

“Hari ini atau besok, Dishub kita akan ke Bandung untuk berkoordinasi. Apakah efektif, efisien, apakah memang baik, itu masih dalam kajian,” ujarnya.

Soal tanggapannya terkait dengan rencana kebijakan tersebut, Idris enggan berkomentar banyak. “Saya bukan pakar lalu lintas, bukan pakar teknik sipil. Nah, ini sangat terkait dengan masalah pengamanan juga, terkait dengan masalah keberadaan toko-toko modern, sehingga memang saya bilang ini masih mentah,” ucapnya.

Namun Idris mengatakan, jika kebijakan baru di Jalan Margonda Depok tersebut dibuat demi kemaslahatan bersama, pihaknya akan menyetujui beleid jalan berbayar tersebut.