Soal Draf Kontrak, Dirut PAM Jaya Sindir TGUPP Anies Baswedan
Reporter
Irsyan Hasyim (Kontributor)
Editor
Jobpie Sugiharto
Senin, 16 April 2018 09:00 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Kontrak kerja sama Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta (PAM Jaya) dengan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) serta PT Aetra Air Jakarta (Aetra) yang tak jelas nasibnya di tangan tim Gubernur Anies Baswedan bikin resah Dirut PAM Jaya Erlan Hidayat.
Draf kontrak tersebut, yang dikabarkan tengah dibahas Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), tak jelas kapan akan disetujui Anies Baswedan. Apalagi, menurut Erlan, TGUPP tidak punya wewenang untuk merevisi kontrak kerja sama PAM Jaya dengan mitra.
“Lain-lainnya, kan cuma kepentingan orang-orang aja yang ingin numpang beken ikut-ikut bahas bahas kontrak,” ucap Erlan menyindir TGUPP.“Kalau TGUPP mau revisi apapun kan pasti akan lewat saya. Yang berhubungan dengan mitra, kan cuma saya,” katanya kepada Tempo pada Jumat lalu, 13 Maret 2018.
Kebijakan penghentian swastanisasi urusan air bersih seperti putusan kasasi Mahkamah Agung, Erlan melanjutkan, tetap menjadi fokus utama dalam restuktrurisasi PAM Jaya.
Kebijakan penghentian swastanisasi urusan air bersih seperti putusan kasasi Mahkamah Agung, Erlan melanjutkan, tetap menjadi fokus utama dalam restuktrurisasi PAM Jaya.
Baca: Bentuk Tim Restrukturisasi PAM Jaya, Ini Janji Anies Baswedan
Erlan menuturkan, draft kerja sama yang yang disampaikan PAM Jaya kepada Gubernur Anies Baswedan memang harus direvisi untuk menyesuaikan dengan kontrak yang telah dibangun selama 20 tahun. Namun, “(Kontrak)Tidak bisa diubah sekejap. Untuk sampai ke situ (substansi draf) saja saya mikirnya lama banget.”
Ketua TGUPP Amin Subekti yang dihubungi Tempo terkait tudingan dari Erlan belum memberikan tanggapan.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan dia mesti melihat poin-poin perjanjian sebelum diteken PAM Jaya-Palyja-Aetra. Tapi, dia tak pernah dilibatkan dalam pembahasan rencana restrukturisasi itu.
Erlan menuturkan, draft kerja sama yang yang disampaikan PAM Jaya kepada Gubernur Anies Baswedan memang harus direvisi untuk menyesuaikan dengan kontrak yang telah dibangun selama 20 tahun. Namun, “(Kontrak)Tidak bisa diubah sekejap. Untuk sampai ke situ (substansi draf) saja saya mikirnya lama banget.”
Ketua TGUPP Amin Subekti yang dihubungi Tempo terkait tudingan dari Erlan belum memberikan tanggapan.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan dia mesti melihat poin-poin perjanjian sebelum diteken PAM Jaya-Palyja-Aetra. Tapi, dia tak pernah dilibatkan dalam pembahasan rencana restrukturisasi itu.
Draf rencana kontrak restrukturisasi tersebut telah beredar di publik. Dalam draf itu disebutkan bahwa Palyja dan Aetra akan mengembalikan proses manajemen air baku dan air curah serta proses pelayanan pelanggan kepada PAM Jaya. Poin selanjutnya, melakukan perawatan dan pengoperasian Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Pejompongan 1, IPA Pejompongan 2, IPA Cilandak, dan IPA Taman Kota serta distribusi hingga sebelum meter pelanggan, selama 25 tahun dari tanggal berlakunya perjanjian itu.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno melempar persoalan perkembangan peninjauan poin-poin perjanjian restrukturisasi PAM Jaya dengan Palyja dan Aetra kepada Ketua TGUPP Amin Subekti. Menurut dia, hingga saat ini belum ada yang diputuskan dari hasil peninjauan terhadap poin-poin draf kontrak restrukturisasi itu.
Pokok peninjauan rancangan perjanjian PAM Jaya adalah kesesuaian dengan putusan MA. "Kami harus sesuai dengan putusan MA. Itu aja, enggak boleh lari dari keputusan MA," katanya wakil Anies Baswesan itu di Pondok Kelapa Square, Jakarta Timur, pada Jumat, 13 April 2018.
