Sidang Perdana SHGB Pulau D Reklamasi, Ini Aturan yang Dilanggar

Reporter

Dias Prasongko

Editor

Dwi Arjanto

Senin, 28 Mei 2018 16:47 WIB

Proyek Reklamasi Teluk Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta -Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengelar sidang perdana gugatan hak guna bangunan (HGB) Pulau D reklamasi antara Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. Sidang tersebut digelar dengan agenda pembacaan gugatan oleh majelis hakim, Baiq Yuliani.

"Bahwa penggugat menggangap pengeluaran sertifikat bertetangan dengan undang-undang yang berlaku," kata Baiq saat membacakan gugatan SHGB Pulau D reklamasi Teluk Jakarta, di Ruang Sidang Cakra, Jakarta Timur, Senin, 28 Mei 2018.

Gugatan ini merupakan gugatan kedua setelah gugatan sebelumnya dicabut pada Februari lalu oleh Koalisi. Gugatan dicabut karena terjadi perubahan nomor Surat Keputusan (SK) dalam obyek yang disengketakan, yakni Pulau D.

Baca : Sidang Gugatan HGB Pulau D Reklamasi Teluk Jakarta Siap Digelar

Menurut Koalisi, Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara secara sewenang-wenang mengubah penomoran dalam SK obyek sengketa saat sidang tengah berjalan. Dalam SK tersebut memutuskan memberikan sertifikat HGB kepada PT Kapuk Naga Indah seluas 3,12 juta meter persegi.

Adapun aturan yang dilanggar salah satunya adalah Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah khusunya Pasal 4 poin b. Dalam hal ini surat tidak dapat dikeluarkan pejabat setingkat Kepala Kantor Pertanahan, karena lebih dari 20 ribu meter persegi.

Dalam gugatan yang dibacakan Baiq, Koalisi juga menilai bahwa pengeluaran sertifikat tersebut cacat scara prosedur. Sebab dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Terakhir, substansi surat keputusan dinilai koalisi telah cacat substansi. Hal ini diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dalam sidang soal Pulau D reklamasi kali ini, baik pihak tergugat mapun pihak ketiga yakni PT Kapuk Naga Indah tak hadir dalam persidangan. Tak ada penjelasan resmi atas ketidakhadiran mereka dalam sidang kali ini.

Berita terkait

Kementerian ESDM Dorong Industri Lakukan Reklamasi Pascatambang

8 Desember 2023

Kementerian ESDM Dorong Industri Lakukan Reklamasi Pascatambang

Kementerian ESDM mendorong industri tambang melakukan reklamasi pascatambang untuk menjaga stabilitas lahan dan lingkungan.

Baca Selengkapnya

Bernasib Seperti Rempang, Kampung Tua Panau Batam Dirusak Atas Nama Investasi

30 November 2023

Bernasib Seperti Rempang, Kampung Tua Panau Batam Dirusak Atas Nama Investasi

Warga Kampung Tua Panau Batam memperkirakan proyek reklamasi sudah berlangsung selama satu tahun belakangan.

Baca Selengkapnya

Reklamasi di Pelabuhan Panjang Lampung Dihentikan, KKP: Izin Tidak Lengkap

29 September 2023

Reklamasi di Pelabuhan Panjang Lampung Dihentikan, KKP: Izin Tidak Lengkap

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan sementara proyek reklamasi milik PT SIM di Pelabuhan Panjang, Lampung. Penghentian dilakukan karena perusahaan itu tidak melengkapi izin yang diperlukan.

Baca Selengkapnya

Profil Aguan Sugianto dan Sukanto Tanoto, Duet Konglomerat Ikut Investasi di IKN Nusantara

22 Agustus 2023

Profil Aguan Sugianto dan Sukanto Tanoto, Duet Konglomerat Ikut Investasi di IKN Nusantara

Aguan Sugianto dan Sukanto Tanoto disebut ikut investasi di IKN Nusantara. Ini profil keduanya, kisah kesuksesan dan pernah diperiksa penegak hukum.

Baca Selengkapnya

Jambore Dunia Bermasalah Berakhir, Pemerintah Korea Selatan Didesak Buka Penyelidikan

12 Agustus 2023

Jambore Dunia Bermasalah Berakhir, Pemerintah Korea Selatan Didesak Buka Penyelidikan

Korea Selatan bersusah payah menghindari permasalahan lebih lanjut dalam jambore dunia yang menghabiskan dana 100 miliar won atau Rp1,1 triliun

Baca Selengkapnya

Cerita Bupati, Ridwan Djamaluddin Tolak Cabut Izin Tambang Emas di Trenggalek

10 Agustus 2023

Cerita Bupati, Ridwan Djamaluddin Tolak Cabut Izin Tambang Emas di Trenggalek

Bupati Ipin menolak keras rencana tambang emas itu. Sebaliknya, Ridwan Djamaluddin ingin rencana tambang emas di Trenggalek lanjut.

Baca Selengkapnya

Meski Masih Menuai Pro Kontra, KKP Sebut PP No. 26 Tahun 2023 Masih Jalan

6 Juli 2023

Meski Masih Menuai Pro Kontra, KKP Sebut PP No. 26 Tahun 2023 Masih Jalan

KKP terus mengejar persiapan aturan turunan PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sendimentasi di Laut.

Baca Selengkapnya

Banyak Reklamasi Ilegal di Batam, DPR Akan Panggil Pemda: Ada Indikasi Bekingan

6 Juli 2023

Banyak Reklamasi Ilegal di Batam, DPR Akan Panggil Pemda: Ada Indikasi Bekingan

Ketua Komisi IV DPR Sudin menyatakan pihaknya akan memanggil pengusaha reklamasi, pemerintah daerah di Kota Batam ke Jakarta dalam waktu dekat ini.

Baca Selengkapnya

Soal Ekspor Pasir Laut, Ketua Komisi IV DPR: Saya Tidak Berani Ngomong Setuju atau Tidak karena..

6 Juli 2023

Soal Ekspor Pasir Laut, Ketua Komisi IV DPR: Saya Tidak Berani Ngomong Setuju atau Tidak karena..

Ketua Komisi IV DPR, Sudin, menanggapi penolakan oleh banyak pihak soal PP Nomor 26 Tahun 2023 yang di dalamnya melegalkan ekspor pasir laut.

Baca Selengkapnya

Singapura Dinilai Paling Untung dari Kebijakan Ekspor Pasir Laut, Berapa Kebutuhan Lahannya untuk Reklamasi?

6 Juni 2023

Singapura Dinilai Paling Untung dari Kebijakan Ekspor Pasir Laut, Berapa Kebutuhan Lahannya untuk Reklamasi?

Direktur CERI Yusri Usman menilai Singapura adalah negara yang paling diuntungkan dari kebijakan ekspor pasir laut Indonesia.

Baca Selengkapnya