TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan isu anggaran yang menerpa pemerintahan Anies Baswedan-Sandiaga Uno disebabkan karena raihan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru-baru ini.

"Orang sirik aja, kemarin tiga-empat tahun berturut-turut gak bisa gitu," kata Muhammad Taufik di rumah Sandiaga Uno, Jakarta Selatan, Selasa, 12 Juni 2018.

Atas raihan WTP itu, ujar Muhammad Taufik, lawan politik mencoba mengoreng isu mengenai anggaran. Beberapa contohnya adalah pengadaan pohon imitasi dan tempat sampah asal Jerman.

"Pohon imitasi itu periode lalu. Terus, apa sekarang? mingkem semua kan? Tong sampah Jerman, sebelumnya juga ada tong sampah Jerman," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu.

Serangan anggaran itu, kata Muhammad Taufik justru menjadi blunder karena tidak didasari oleh data yang akurat. Tanpa sebut identitas, Muhammad Taufik mendeskripsikan pihak yang melakukan serangan. "Ya yang belum merasa kalah," ujarnya.

Pasca munculnya penolakan pemasangan pohon imitasi di trotoar beberapa jalan di Jakarta bulan lalu, muncul unggahan hoaks di media sosial yang menyebut anggarannya mencapai Rp 8,1 miliar oleh Suku Dinas Perindustrian dan Energi Jakarta.

Namun, angka Rp 8,1 miliar itu ternyata anggaran pengadaan tanaman dan bahan dekorasi oleh Dinas Kehutanan DKI Jakarta. Dinas Perindustrian dan Energi Jakarta juga mengatakan bahwa pohon imitasi telah dianggarkan sebelum pemerintahan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Kemudian, pembelian tempat sampah atau garbage bin dari Jerman sempat heboh di media sosial. Namun, pembelian oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DKI Jakarta itu telah dilakukan sejak tahun 2015.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga telah memberi komentar seputar isu anggaran. "Pilkada sudah selesai," ujarnya di Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu malam, 6 Juni 2018.

"Enggak ada Pilkada kok minggu depan, bulan depan. Jadi kami enggak terlalu khawatir mau kabar apapun, Pilkada sudah selesai," lanjut Anies.

Anies menjelaskan, pemerintahannya tidak sedang membuat opini. Pemerintah DKI Jakarta saat ini, lanjut Anies, berkonsentrasi pada tata kelola yang baik. "Kami sedang bekerja, jadi mau diopinikan apapun, bagian kita bekerja yang sudah menjadi rencana," kata Anies Baswedan.