Warga beraktivitas di shelter warga Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta, 16 April 2018. Sudah sebulan terakhir warga Kampung Akuarium dipindahkan ke empat bangunan shelter yang berdiri di sana. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Warga Kampung Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara, resmi mencabut gugatan class action terhadap Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Sebagai gantinya, masyarakat menagih janji Gubernur Anies Baswedan untuk membangun kembali kampung yang lebih dikenal sebagai Kampung Akuarium tersebut.
"Hari ini majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat resmi mencabut gugatan perwakilan kelas (class action) warga Kampung Akuarium,” ujar Dharma Diani, satu di antara penggugat dalam keterangan tertulis yang disebarnya Selasa, 26 Juni 2018.
Dharma menerangkan, alasan dicabutnya gugatan tersebut diterbitkannya Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat.
Keputusan Gubernur tersebut merupakan dasar hukum dalam penataan 21 kampung yang tersebar di wilayah Jakarta, termasuk Kampung Akuarium. “Warga Kampung Akuarium mengapresiasi langkah Anies tersebut yang sesuai dengan hal yang telah ia janjikan dulu.”
Anies disebutkan telah mengaktifkan kembali pula KTP dan membangun shelter (tempat tinggal sementara) bagi warga setempat. Termasuk membuat Community Action Plan (CAP) secara partisipatif untuk menata Kampung Akuarium beserta kampung-kampung lainnya di Jakarta.
“Namun kami tetap menanti janji Anies lainnya untuk membangun kembali kampung Akuarium,” bunyi keterangan itu yang juga menyatakan, “Warga Kampung Akuarium akan terus menanti janji pembangunan kembali Kampung Akuarium dan mengawal proses tersebut.”
Sebelumnya, gugatan didaftarkan setelah ada pembongkaran paksa oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada 2016 lalu. Warga Kampung Akuarium dinyatakan tak berizin dan kawasan permukiman kumuh yang dihuni 345 keluarga di sana melanggar peruntukan.
Selain Pemerintah DKI Jakarta, gugatan juga ditujukan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). Gugatan dibuat berdasarkan adanya perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatig overheidsdaad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
