TEMPO.CO, Bogor - Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor menjelaskan gaduh soal nilai hasil ujian nasional (NHUN) seragam lebih dari 10 siswa SDN Citeureup 4 untuk pendaftaran peserta didik baru atau PPDB online 2018.

“Itu kan hasil pemindaian komputerisasi. Sampai saat ini, kami masih percaya itu hasil murni, bukan rekayasa manusia,” kata Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SD Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Wawan Kuswandi saat ditemui Tempo di ruangannya, Senin, 9 Juli 2018.

Baca: Nilai Sama Murid Satu Sekolah, PPDB Bogor Memantik Curiga

Berdasar temuan Tempo, sekitar 22 siswa SDN Citeureup 4 memiliki hasil NHUN yang sama, yakni 278,50.

Menurut Wawan, pihaknya tidak ingin menaruh kecurigaan terhadap perolehan nilai tersebut. Sebab, kata dia, proses belajar-mengajar yang dilakukan setiap sekolah menentukan kualitas pendidikan setiap siswa.

“Sebetulnya kita berharap kalau siswanya pintar. Kalau memang itu benar murni hasil anak, kita cukup berbangga,” ujarnya.

Meskipun begitu, Wawan melanjutkan, pihaknya akan tetap melakukan evaluasi dan investigasi terhadap adanya penyeragaman nilai siswa di SD tersebut. Namun ia mengatakan proses itu akan dilakukan setelah PPDB.

“Kalaupun kita memiliki asumsi lain terhadap hasil itu, akan kita jadikan perbaikan proses ke depannya,” ucapnya.

Saat ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Wawan menambahkan, telah memiliki catatan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi. “Sudah ada (bahan evaluasi), termasuk temuan kesamaan nilai, terus terkait pengawas, sekolah, sejauh mana sosialisasi SOP (standar operasional prosedur) ujian, dan sebagainya,” tuturnya.

Simak juga: Kenapa Anies Tak Masalah Rute 3 Venue Asian Games 34 Menit Lebih?

Disinggung mengenai adanya dua nama siswa SDN Citeureup 4 yang masing-masing mendaftar di dua sekolah berbeda, yakni SMPN 1 Cibinong dan SMPN 1 Citeureup, Wawan mengungkapkan pihaknya telah memanggil Kepala Sekolah SDN 4 Citeureup untuk menganjurkan orang tua murid memilih salah satu.

“Saya sudah bertemu dengan kepsek yang bersangkutan, dan kita sudah suruh pilih salah satu,” katanya. Dia enggan memberikan alasan adanya kejadian tersebut. “Kalau menurut kepala sekolah, pihaknya mengeluarkan SKL (surat keterangan lulus) satu. Kemungkinan kami, orang tua murid menggandakannya sehingga bisa daftar di dua sekolah," ujarnya.

Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Hidayat menuturkan kelonggaran proses seleksi PPDB menjadi salah satu alasan terjadinya kejadian tersebut.