Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno mengikuti proses kirab menuju Istana Negara, Jakarta, 16 Oktober 2017. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta – Sejumlah pimpinan fraksi di DPRD DKI menanggapi ramainya nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam kontestasi Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019. Beberapa mengingatkan Anies Baswedan kalau pekerjaan rumah di Jakarta masih sangat panjang dan tidak sepantasnya ditinggal.
Penilaian itu di antaranya datang dari Ketua Fraksi Partai NasDem Bestari Barus. Partai Nasdem adalah satu di antara pendukung inkumben Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2017 lalu.
Bestari tak menyoal jika Anies benar maju dan mencalonkan diri dalam Pilpres 2019. Sebagai warga negara Indonesia, dia mengatakan, Anies memang berhak memilih dan dipilih. “Tapi PR (pekerjaan rumah)-nya masih terlalu banyak yang belum kelar, nanti dilihat orang bagaimana loh,” kata Bestari, Rabu 11 Juli 2018.
Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Gembong Warsono, berpendapat serupa. PDIP adalah partai yang menjadi motor pencalonan Ahok di Pilkada 2017.
Gembong berharap Anies Baswedan berbicara pada hati nuraninya sebelum menantang Joko Widodo atau Jokowi di Pilpres 2019 mendatang. Jokowi adalah figur dari PDIP. “Pak Anies baru saja mendapat amanah untuk membawa masyarakat Jakarta menjadi maju kotanya, bahagia warganya,” kata Gembong.
Penilaian berbeda datang dari Penasehat Fraksi Gerindra di DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik. Gerindra yang menjadi motor untuk pencalonan Anies-Sandi dalam pilkada 2017 lalu tak mempermasalahkan jika Anies maju di Pilpres 2019.
“Karena karena merupakan hak politik,” kata dia sambil menambahkan nama Anies Baswedan benar muncul dalam pembahasan di koalisi. "Iya mungkin saja ada Anies dan beberapa nama dan PKS juga kirim nama," ucap Taufik.