Banyak Pelanggaran Air Tanah, Anies Baswedan Tunjuk Penyebabnya
Reporter
M Yusuf Manurung
Editor
Untung Widyanto
Kamis, 12 Juli 2018 17:52 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui lemahnya pengawasan terhadap pemilik gedung yang tidak menjalankan rekomendasi terkait pembuatan sumur resapan, pengelolaan air limbah, dan air tanah.
"Selama ini 80 gedung yang kita temukan itu artinya apa? Artinya kita selama ini tidak mengawasi. Ini yang harus kita ubah," kata Anies Baswedan di Hotel Four Points, Jakarta Pusat, Kamis, 12 Juli 2018.
Baca juga: Kapan Ahok Bebas? Ini Hitung - hitungan BTP Network
Anies Baswedan berencana menambah jumlah pengawas, melihat banyaknya gedung yang harus diawasi. Selain untuk gedung, Anies Baswedan akan mengkaji proses penyuluhan kepada warga mengenai pengelolaan air. Jika dianggap kurang, penyuluhan akan ditingkatkan.
Namun, Anies Baswedan berujar bahwa masalah air bukan hanya soal pengawasan, melainkan kesadaran tentang cara mendapatkan dan membuang air dengan benar. Menurut dia, krisis air di Jakarta tidak akan selesai hanya melalui pengawasan.
"Ada ratusan ribu unit rumah dan gedung, baik itu industri maupun kantor yang kalau hanya mengandalkan pengawasan itu sulit," katanya.
Anies Baswedan menjelaskan, penggunaan air tanah Ibu Kota baik oleh sipil, pemilik gedung dan pelaku kawasan industri sangat mengkhawatirkan. Padahal, kata Anies Baswedan, penurunan muka tanah di Jakarta semakin lama semakin tinggi.
Setiap tahunnya, lanjut Anies, tanah ibu kota rata-rata turun 7,5 cm, bahkan di beberapa wilayah mencapai 17 cm. Sebesar 40 persen daerah di Jakarta juga sudah berada dibawa permukaan laut.
Simak juga: Jika Ahok Bebas Agustus Mendatang, Sandiaga Uno Ingin Bertemu
"Untuk itu kita membutuhkan seluruh warga, pemerintah, swasta, rumah tangga untuk mengubah cara mendapatkan dan membuang air," katanya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan inspeksi di gedung-gedung perkantoran di kawasan Jalan Sudirman-Thamrin.
Selanjutnya, Gubernur Anies Baswedan mengecek penggunaan air tanah dan sumur resapan pada 80 gedung di kawasan industri di Pulogadung, Jakarta Timur. Terakhir, Pemprov akan sidak ke perumahan warga.
