TEMPO.CO, Tangerang - Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang Slamet Budi mengaku heran dengan sikap warga Kampung Nelayan Dadap, Kosambi, yang tiba-tiba menolak pembangunan jembatan penghubung Dadap-Pulau Reklamasi.

Padahal, sebelumnya mereka menerima. "Sebelumnya sudah setuju semua dan ini juga tertuang dalam kesepakatan dan berita acara," ujar Budi, Kamis, 19 Juli 2018. Menurut Budi, selama rentang waktu 2017-2018 Pemerintah Kabupaten Tangerang dan pengembang telah berulangkali melakukan sosialisasi pembangunan jembatan tersebut kepada warga Dadap.

Baca juga: Rumah Politikus PKS Mardani Ali Sera Dilempar Bom Molotov

"Sosialisasi meliputi masterplane jembatan, Amdal hingga nonteknispun, sudah dibahas," ujar Budi. Bahkan, kata Budi, seluruh ketua RT dan RW dan warga yang hadir telah sepakat yang tertuang dalam berita acara. "Semua dokumen itu ada dan kami simpan," kata Budi.

Saat itu, Budi menjelaskan, masterplane jembatan dibeberkan kepada warga. Warga sudah mengetahui bentuk, panjang, tinggi dan posisi jembatan yang akan dibangun. "Tidak ada keberatan dan penolakan kok."

Sejumlah warga Kampung Nelayan Dadap, menyatakan keberatan dengan pembangunan jembatan penghubung Dadap menuju Pulau Reklamasi yang saat ini sedang dalam pembangunan. "Kami keberatan, pembangunan jembatan ini berjalan terus dan sampai saat ini kami tidak tahu siapa yang memberi izin," ujar Ketua Forum Masyarakat Nelayan Dadap, Waesul Qurni, usai meninjau proyek jembatan Dadap, Rabu, 18 Juli 2018.

Menurut Waesul, keberatan warga karena posisi jembatan yang berada di depan muara Dadap akan menganggu lalu lintas perahu nelayan. "Karena muara selama ini menjadi akses utama perahu kami dalam mencari mata pencarian," katan Waesul.

Dengan adanya jembatan penghubung tersebut, nelayan Dadap khawatir akses mereka akan berlahan lahan mati. Selain itu, kata dia, keberadaan tokang, alat berat dan kegiatan konstruksi yang berjalan di kawasan itu menganggu warga sekitar.

Menurut Waesul, proyek jembatan itu seolah tak terhentikan meski Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyegel pulau D dan C beberapa waktu lalu. "Pekerjaan jembatan jalan terus, selama 24 jam," kata Waesul.

Bahkan, kata Waesul, di daratan Dadap telah terpasang paku bumi, tokang yang dijaga ketat petugas. Waesul mengatakan nelayan Dadap tidak tahu proses awal pembangunan jembatan tersebut.

Mereka tahunya, jembatan itu sudah dalam proses pembangunan. "Pada Oktober 2017 ada konsultasi publik soal Amdal dari anak perusahaan Agung Sedayu, tapi kami tidak diundang," kata Waesul.

Untuk menyampaikan protes terhadap jembatan Dadap ke Pulau Reklamasi, pihaknyaka akan mengirimkan surat protes kepada Bupati Tangerang, Gubernur Banten, dan Kementerian Lingkungan Hidup.