TEMPO.CO, Depok - Pemerintah Kota Depok akan memulai pembangunan megaproyek Metro Stater atau Terminal Modern terpadu 6 Agustus 2018, yang tertunda sejak 2015. Proyek itu terkendala lahan terminal sementara yang diklaim oleh PT Kereta Api Indonesia dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.
Kepala Bagian Pembangunan Pemerintah Kota DepokTito Ahmad mengatakan bahwa proyek Metro Stater merupakan kerjasama dengan PT Andyka Investa. Konsepnya itu terminal terpadu yang dilengkapi hunian vertikal dan pusat perbelanjaan. “Tapi MoU dengan kami hanya untuk terminal“ ujar dia.
Menurut Tito pembangunan terminal ditargetkan selesai pada tahun 2019. Setelah rampung maka pengembang menyerahkan ke Pemkot Depok. “Pengelolaan dilakukan oleh Dishub” ujar dia.
Juru bicara PT Andyka Investa Mutaqqin mengutarakan bahwa pembangunan terminal terpadu sudah bisa dilakukan pada hari Senin 6 Juli 2018. Pengosongan lahan terminal sudah dilakukan dalam pekan ini. “Pemindahan terminal sementera ke lahan Kemenhub” ucap dia.
Menurutnya untuk penggunaan lahan terminal sementara telah ada kesepakatan antara Pemkot Depok dengan Ditjen Perkeretaapian Kemenhub. Perjanjian itu dilakukan pada 6 Juni 2018. “Jadi lahan terminal sudah bisa dikosongkanuntuk memasukkan alat-alat berat” ucapnya. Simak pula : Penyebab Ketua DPRD DKI Prasetyo Dorong Anies Keruk Kali Item
Pembangunan Metro Stater Kota Depok kata Mutaqqin dilakukan dalam beberapa tahapan. Untuk tahap awal ini pembangunan terpadu. “Mulai beroperasi tahun 2019” tutur dia.
Mutaqqin juga menjelaskan bahwa anggaran untuk terminal terpadu sebesar Rp 70 miliar. Luas bangunannya itu 17.000 meter persegi. “Terdiri dari enam lantai” katanya.
Menurut dia Metro Stater di lokasi tak jauh dari Balai Kota Depok ini akan dibangun di atas lahan seluas 26 hektare. Tahap selanjutnya pasca pembangunan terminal yakni hunian vertikal dan pusat perbelanjaan. “Total investasinya sebesar Rp 1,3 triliunkeseluruhan fasilitas Metro Stater ditargetkan kelar tahun 2021” demikian Mutaqqin.
