TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Bestari Barus menolak rencana Dinas Sumber Daya Air (SDA) yang akan menghapus anggaran pengadaan lahan untuk gudang penyimpanan alat berat. "Sudah dianggarkan, sudah minta anggarannya, sudah disetujui, ya laksanakan buat masyarakat. Selesai," kata Bestari dengan nada geram di ruang rapat Komisi D DPRD Jakarta, Rabu, 8 Agustus 2018.

Baca: Anies Baswedan Klaim Serapan Anggaran Lebih Baik Dari Era Ahok

Politikus Partai Nasdem itu meminta proyek dengan anggaran sebesar Rp 450 miliar itu tetap direalisasikan. Sebab pemerintah tidak bisa seenaknya menghapus proyek yang sudah dianggarkan dan disetujui dewan.

"Masyarakat bayar pajak dan harus dikembalikan dalam bentuk pembangunan. Tidak bisa itu seenaknya dihapus," kata Bestari. Jika proyek itu tidak terlaksana, kata Barus, akan berpotensi meningkatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) hingga lebih dari Rp 1 triliun.

Kepala Bagian Pembebasan Lahan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Yuliandi memiliki alasan untuk menghapus anggaran tersebut. Dari tujuh kandidat yang mengajukan proposal, hanya satu yang menawarkan lahannya. "Kandidat yang muncul hanya satu. Apa saya tidak perlu berhati-hati?" kata dia.

Baca: DPRD Kritik Serapan Anggaran Gubernur Anies Baswedan Baru 6 Persen

Serapan anggaran pada APBD 2018 menjadi sorotan karena masih jauh dari target. Pertengahan Juni 2018, DKI baru menyerap anggaran sebesar Rp 17,3 triliun. Salah satu dinas yang paling rendah penyerapannya adalah Dinas SDA yang hanya mampu menyerap anggaran sebesar 20,25 persen. "Jauh di bawah target mereka yang 51,19 persen," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Untuk itu dia telah memberi instruksi khusus kepada Kepala Dinas SDA Teguh Hendarwan.