Pungli dan Calo SIM di Jabodetabek, Ombudsman: Bebas Berkeliaran

Selasa, 4 September 2018 18:02 WIB

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai dalam pembukaan kantor perwakilan Ombudsman Jakarta, Sabtu, 10 Maret 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

TEMPO.CO, Jakarta -Ombudsman Jakarta Raya baru saja merilis Rapid Assessment (RA) atau kajian inisiatif mandiri untuk kepolisian yang berhubungan dengan temuan Ombudsman terhadap masih maraknya praktik pencaloan dan pungutan liar dalam pembuatan SIM di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

"Calo masih bebas berkeliaran di beberapa Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas)," ujar Kepala Ombudsman Jakarta Raya Teguh P. Nugroho saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa, 4 September 2018. "Mereka memberikan janji untuk mempermudah dalam pengurusan SIM."
Baca : Operasi Begal, Polda: Kami Telah Beri Data ke Ombudsman

Dari RA yang dilakukan pada April sampai Mei 2018 lalu, Ombudsman menemukan adanya praktik calo dan pungli di Satpas Polres Jakarta Utara, Polres Bekasi Kota, Polres Depok, dan Polres Tangerang. Di masing-masing tempat ini, Ombudsman menemukan mal administrasi pengurusan SIM yang bervariasi.

Di Polres Jakarta Utara, Ombudsman menemukan calo mengarahkan pemohon SIM, yang akan memperpanjang masa berlaku, untuk membuat SIM baru di Satpas Daan Mogot. Calo memfasilitasi pemohon tersebut dengan mengantarkan dan memproses pembuatan di Satpas SIM Daan Mogot.

Pemohon SIM selanjutnya hanya perlu foto tanpa melalui tes uji kompetensi mengendarai kendaraan bermotor. Untuk biaya pembuatan itu, pemohon harus membayar Rp850.000 untuk SIM C atau SIM A.
Simak pula : Ada Syuting Film Darah Daging, Polisi Jamin Tidak Macet di Flyover.

Selanjutnya, di Polres Bekasi Kota, tim Ombudsman menemukan calo yang menawarkan jasa pembuatan SIM baru dan perpanjangan tanpa melalui tes uji kompetensi.

Calo mengarahkan dan menawarkan kepada pemohon untuk pembuatan SIM baru dan perpanjangan dilakukan di Satpas SIM Depok, Satpas SIM Polres Bekasi Kabupaten (Cikarang) atau Satpas SIM lain yang terdekat.

Calo melakukan pengalihan itu karena Satpas SIM Polres Bekasi Kota sedang diberlakukan sterilisasi dari praktik pembuatan SIM melalui calo. Untuk biaya pembuatan SIM C dan SIM A di sini adalah Rp850.000.

Di Polres Tangerang Kota, Ombudsman menemukan calo yang menawarkan jasa pembuatan SIM baru dan perpanjangan tanpa melalui tes uji kompetensi mengendarai kendaraan bermotor.

Berita terkait

Hilangkan Praktik Calo SIM, Satlantas Polres Metro Depok Imbau Masyarakat Ikuti Prosedur

1 hari lalu

Hilangkan Praktik Calo SIM, Satlantas Polres Metro Depok Imbau Masyarakat Ikuti Prosedur

Kasatlantas Polres Metro Depok mengimbau masyarakat percaya kemampuan sendiri dan ikut prosedur dan tidak meminta bantuan ke calo SIM.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Minta Kemenpan RB Jamin Seleksi CASN Tak Dimanfaatkan Calon di Pilkada 2024

3 hari lalu

Ombudsman Minta Kemenpan RB Jamin Seleksi CASN Tak Dimanfaatkan Calon di Pilkada 2024

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih tak mempermasalahkan seleksi CASN 2024 tetap dilaksanakan sesuai jadwal dan berdekatan Pilkada 2024. Asal..

Baca Selengkapnya

Menteri PANRB Pastikan Seleksi CASN Sesuai Jadwal dan Jamin Tak Bisa Dipolitisasi

3 hari lalu

Menteri PANRB Pastikan Seleksi CASN Sesuai Jadwal dan Jamin Tak Bisa Dipolitisasi

Menteri PNRB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa seleksi CASN tidak bisa karena berdasar amanat Undang-undang 20/2023 harus selesai Desember ini.

Baca Selengkapnya

Takut Dipolitisasi, Ombudsman Usul Pelaksanaan Seleksi CASN DItunda sampai Pilkada Serentak

4 hari lalu

Takut Dipolitisasi, Ombudsman Usul Pelaksanaan Seleksi CASN DItunda sampai Pilkada Serentak

Ombudsman RI usul seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) pada tahun 2024 ditunda hingga pilkada serentak 27 November karena khawatir dipolitisasi.

Baca Selengkapnya

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

4 hari lalu

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyarankan agar rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) ditunda hingga Pilkada selesai.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Usul Seleksi CASN Ditunda usai Pilkada 2024 agar Tak Jadi Komoditas Politik

5 hari lalu

Ombudsman Usul Seleksi CASN Ditunda usai Pilkada 2024 agar Tak Jadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengusulkan agar seleksi CASN ditunda hingga setelah Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

7 hari lalu

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

Alexander Marwata membantah konflik yang sedang terjadi antara Nurul Ghufron dan anggota Dewas KPK Albertina Ho tidak ada kaitan dengan pelemahan KPK.

Baca Selengkapnya

Cara Perpanjang SIM A 2024 Online, Syarat, dan Biayanya

13 hari lalu

Cara Perpanjang SIM A 2024 Online, Syarat, dan Biayanya

Berikut ini tata cara perpanjang SIM A 2024 secara online melalui aplikasi Digital Korlantas POLRI serta syarat dan biaya terbarunya.

Baca Selengkapnya

Cara Perpanjang SIM C 2024 Online, Syarat, dan Biayanya

14 hari lalu

Cara Perpanjang SIM C 2024 Online, Syarat, dan Biayanya

Ketahui tata cara perpanjang SIM C 2024 secara online melalui aplikasi Digital Korlantas POLRI serta syarat dan biaya terbarunya.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

22 hari lalu

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Penjelasan Ombudsman Kalimatan Timur soal pelaporan Jatam perihal surat OIKN kepada masyarakat Sepaku.

Baca Selengkapnya