Cerita Dua JPO di Jakarta Selatan Berlubang dan Beratapkan Langit

Editor

Dwi Arjanto

Senin, 10 September 2018 08:16 WIB

Kondisi JPO Halte Busway di Jembatan Besi tampak memprihatinkan tanpa atap, Kamis 9 November 2017. Gubernur DKI Jakarta berjanji akan segera mengevaluasi sejumlah fasilitas publik. Foto: TEMPO/Dewi N

TEMPO.CO, Jakarta -Puluhan Jembatan Penyeberangan Orang alias JPO di banyak titik di Ibu Kota masih perlu perbaikan. Diantaranya JPO di Jalan Prof. DR. Satrio, Setiabudi, Jakarta Selatan yang berada persis di depan Menara Standard Chartered.

Berdasarkan pantauan Tempo, sebagian atap JPO itu tak tertutup fiber. Alhasil, pejalan kaki yang melintas di JPO akan terkena cahaya matahari ataupun air hujan. Atap yang terbuka juga tampak di dekat tangga JPO.
Baca : Koalisi Pejalan Kaki Rekomendasikan 30 JPO di DKI Dirobohkan

Yusup, pria paruh baya yang sedang tidur di JPO menganggap, sebaiknya seluruh atap JPO tertutup fiber. Dengan begitu, pejalan kaki tak terganggu saat hujan turun. Dia berujar, kondisi atap JPO yang terbuka sudah sejak 2013.

"Saya di sini dari 2012. Kalau begini air hujannya jadi masuk," kata Yusup, pria 69 tahun itu.

JPO itu dicat biru dan beralaskan beton. Di tiang atap JPO terpasang empat lampu. Menurut Yusup, lampu itu kini berwarna putih sejak Asian Games 2018. Sebelum perhelatan olahraga internasional itu berlangsung, lampu berwarna kuning remang. "Dulu kuning jadi remang-remang. Sekarang sudah terang," ujar dia.

Tempo juga menelusuri JPO berlokasi di Pasaraya Blok M di Jalan Iskandarsyah Raya, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berdasarkan pemberitaan media massa, kondisi JPO ini sebelumnya dikabarkan tak layak pakai.

Pantauan Tempo, anak tangga JPO ini sudah dicat kuning di masing-masing sisi kanan dan kiri. Dinding JPO pun tampak bersih dan baru dicat putih. Lampu juga terpasang di atap anak tangga.

Meski begitu, masih ada lubang-lubang kecil di sepanjang lantai jalan JPO. Terhitung ada enam lubang di lantai berbahan palt aluminium itu.
Simak pula :
Dinas Bina Marga DKI Batalkan Aggaran Pembangunan JPO, Sebab...

Sebelumnya, Koalisi Pejalan Kaki (KPK) mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merobohkan sekitar 30 JPO karena dianggap bermasalah atau membahayakan keselamatan pejalan kaki. KPK menjaring kebutuhan itu dari aplikasi pengaduan masyarakat yang dimilikinya.

JPO bermasalah yang dimaksud seperti JPO di Daan Mogot, Stasiun UPI, Gatot Subroto, TB Simatupang, dan Kampung Bandan. JPO Daan Mogot kini miring setelah tertabrak kendaraan yang melaju di bawahnya.

Berita terkait

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

5 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

12 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

18 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

22 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

33 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

39 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

41 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

44 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

45 hari lalu

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

45 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya