Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dinas Bina Marga DKI Batalkan Anggaran Pembangunan JPO, Sebab...

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Suasana pembongkaran jembatan penyeberangan orang (JPO) di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Senin, 30 Juli 2018. Rencananya, pembongkaran akan dilakukan hingga 2 Agustus 2018. TEMPO/Amston Probel
Suasana pembongkaran jembatan penyeberangan orang (JPO) di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Senin, 30 Juli 2018. Rencananya, pembongkaran akan dilakukan hingga 2 Agustus 2018. TEMPO/Amston Probel
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan pembatalan anggaran pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta.

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI tahun 2018, pagu anggaran pembangunan JPO tercatat sebesar Rp 68, 3 miliar. Usulan pembatalan anggaran disampaikan dalam rapat Badan Anggaran ihwal APBD Perubahan 2018 yang saat ini masih berjalan.

Baca : Belum Ada Anggaran Tambah JPO di Jalan Margonda Depok, Kenapa?

"Anggaran kita usulkan dimatikan. Dilaksanakan dengan design and build, itu tidak bisa," kata Pelaksana tugas Kepala Dinas Bina Marga DKI Heru Suwondo di Balai Kota, Rabu, 5 September 2018.

Heru Suwondo mengatakan, Dinas Bina Marga telah membangun dua JPO sepanjang tahun 2018. Dua JPO terletak di Jalan Dr Sumarno, Jakarta Timur dan Jalan Pangeran Tubagus Angke, Jakarta Barat.

Kepala Seksi Perencanaan Simpang dan Jalan Tak Sebidang Dinas Bina Marga, Sofiatun mengatakan dua JPO yang dibangun itu bagian dari 10 JPO yang diusulkan Dinas Perhubungan DKI tahun 2017. "Sisa yang delapan ada berbagai kendala," kata Sofiatun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Salah satu JPO yang gagal dibangun, kata Sofiatun, melintasi rel kereta api. Untuk itu, lanjut Sofiatun, diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan PT KAI.

Simak pula :
Kampung Susun, Ini Kekecewaan Warga Bukit Duri ke Pemprov DKI

Sofiatun berujar, pembangunan JPO memerlukan sejumlah tahapan dan waktu yang panjang. Dia berharap pembangunan JPO kedepan dilaksanakan dengan sistem rancang bangun (design and build). "Waktunya bisa lebih cepat, karena perencanaan dan pembangunan dalam satu kegiatan saja atau tidak terpisah," kata Sofiatun.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


DPRD DKI Lantik Anggota PAW Fraksi Gerindra Bastian P. Simanjuntak Gantikan M Taufik

1 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi memimpin rapat paripurna Pergantian Antar Waktu (PAW) di Gedung DPRD DKI, Jakarta, 7 November 2017. TEMPO/Subekti.
DPRD DKI Lantik Anggota PAW Fraksi Gerindra Bastian P. Simanjuntak Gantikan M Taufik

Politikus Gerindra itu ingin bertugas di Komisi E bidang Kesejahteraan Masyarakat yang fokus pada kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan wanita.


Laporan Keuangan PAM Jaya Disclaimer, DPRD DKI Ungkit Soal Era Swastanisasi Air

1 hari lalu

Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap raperda tentang APBD DKI Jakarta 2023 dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu, 9 November 2022.TEMPO/Anisa Hafifah.
Laporan Keuangan PAM Jaya Disclaimer, DPRD DKI Ungkit Soal Era Swastanisasi Air

BPK memberi penilaian disclaimer atas laporan keuangan PAM Jaya. DPRD DKI akan panggil PAM Jaya.


Rp 197 Miliar Anggaran KJP Plus dan KJMU Jadi Temuan BPK, DPRD DKI: Penyebabnya Bank DKI

1 hari lalu

Warga berbelanja kebutuhan pokok saat kegiatan program pangan murah di Rusun Cipinang Besar Selatan, Jakarta, Selasa, 10 Mei 2022. Pemprov DKI Jakarta menggelar program pangan murah bertujuan untuk meningkatkan gizi anak dan warga golongan tertentu pemegang KJP Plus, kartu pekerja, kartu lansia Jakarta, PPSU, PHL, PJLP setara UMP, serta penghuni rusun pemda. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Rp 197 Miliar Anggaran KJP Plus dan KJMU Jadi Temuan BPK, DPRD DKI: Penyebabnya Bank DKI

Merry Hotma menyebut kendala sistem di Bank DKI jadi penyebab dana Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggulan (KJMU).


Anies Baswedan Barter Lahan di Menteng dengan PT Nusantara Pasifik Investama, Prasetyo Edi Minta DPRD Uji Kelayakan

2 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 10 April 2023. Prasetyo diperiksa sebagai saksi dalam tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah di kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur, tahun 2018-2019. TEMPO/Imam Sukamto
Anies Baswedan Barter Lahan di Menteng dengan PT Nusantara Pasifik Investama, Prasetyo Edi Minta DPRD Uji Kelayakan

Kepgub barter lahan yang diteken Anies Baswedan dinilai cacat hukum lantaran diterbitkan tanpa persetujuan DPRD DKI Jakarta.


Tak Hanya di Pluit, Politikus PDIP: Banyak Bangunan di Jakarta Tutup Saluran Air dan Makan Jalan

3 hari lalu

Petugas membongkar ruko di Jalan Niaga, Pluit, Jakarta Utara, Rabu, 24 Mei 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Tak Hanya di Pluit, Politikus PDIP: Banyak Bangunan di Jakarta Tutup Saluran Air dan Makan Jalan

Anggota DPRD DKI meminta Pemprov DKI untuk membongkar bangunan di tempat lain yang menutup saluran air dan makan jalan. Tak hanya di Pluit.


PSI Puji Heru Budi Soal Pembongkaran Ruko yang Serobot Bahu Jalan di Pluit

4 hari lalu

William Aditya Sarana. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
PSI Puji Heru Budi Soal Pembongkaran Ruko yang Serobot Bahu Jalan di Pluit

Pemprov DKI telah membongkar ruko yang menyerobot bahu jalan dan saluran air di Pluit. Karena itulah, politikus PSI memuji Pj Gubernur DKI Heru Budi.


Pembangunan Museum Nabi Muhammad di Ancol Tak Gunakan APBD, Akan Dikunjungi DPRD DKI

9 hari lalu

Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Ketua Panitia Pembangunan Museum, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Sekretaris Jenderal Liga Islam Dunia Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa, Ketua Dewan Masjid Indonesia Jusuf Kalla, Menteri Agama Fachrur Razi, dan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil di peletakan batu pertama pembangunan Museum Internasional Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam di kawasan Ancol, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2020. Tempo/Hendartyo Hanggi
Pembangunan Museum Nabi Muhammad di Ancol Tak Gunakan APBD, Akan Dikunjungi DPRD DKI

Ismail mengatakan pembangunan Museum Nabi Muhammad dan Masjid Apung di Ancol tidak menggunakan APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.


Heru Budi Dievaluasi Kemendagri, Politikus PKS Minta RPD Anies Diikuti

12 hari lalu

Menteri Dalam Negeri memasangkan tenda jabatan pada Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono saat pelantikan Pj Gubernur DKI Jakarta di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, Senin, 17 Oktober 2022. Heru Budi Hartono resmi menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan yang masa jabatannya habis kemarin. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Heru Budi Dievaluasi Kemendagri, Politikus PKS Minta RPD Anies Diikuti

Politikus PKS, Taufik Zoelkifli, menyebut Heru Budi tidak mengikuti Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 yang disusun Anies Baswedan


Heru Budi Sebut Draf RUU Kekhususan Jakarta Sudah Diserahkan ke DPRD DKI

13 hari lalu

Pekerja membersihkan Tugu Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Senin (5/11). Patung tersebut dibangun pada tahun 1962 yang bertujuan untuk menyambut para atlet peserta Asian Games IV. TEMPO/Dasril Roszandi
Heru Budi Sebut Draf RUU Kekhususan Jakarta Sudah Diserahkan ke DPRD DKI

Draf RUU Kekhususan Jakarta berisi 12 kewenangan baru itu diserahkan oleh Bappeda ke DPRD DKI untuk dbahas.


Aldi Taher Diduga Nyaleg Rangkap, Via PBB dan Perindo, KPU DKI: Silakan Pilih Partai Apa

13 hari lalu

Aldi Taher mengumumkan akan menikahi tunangannya, Salsabillih pada 24 Oktober 2020 di Palembang. Instagram
Aldi Taher Diduga Nyaleg Rangkap, Via PBB dan Perindo, KPU DKI: Silakan Pilih Partai Apa

KPU DKI Jakarta meminta bakal calon legislatif (bacaleg) dari Partai Bulan Bintang (PBB), Aldi Taher, untuk memilih.