Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

30 JPO Bahayakan Pejalan Kaki, DKI Malah Matikan Anggaran

Reporter

image-gnews
Percepatan Lelang Perbaikan JPO Tunggu Izin
Percepatan Lelang Perbaikan JPO Tunggu Izin
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perkembangan yang bertolak belakang terjadi terhadap jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta  pada Rabu 5 September 2015 menyatakan akan mematikan anggaran pembangunan JPO sedang Koalisi Pejalan Kaki menilai 30 JPO di ibu kota harus dirobohkan segera dan dibangun ulang.

Baca:
Dinas Bina Marga DKI Matikan Anggaran Pembangunan JPO, Sebabnya ...

Koalisi Pejalan Kaki (KPK) mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merobohkan sekitar 30 JPO karena dianggap bermasalah atau membahayakan keselamatan pejalan kaki. KPK menjaring kebutuhan itu dari aplikasi pengaduan masyarakat yang dimilikinya.

“KPK merekomendasikan untuk dirobohkan dan pembangunan ulang JPO bermasalah, mengingat kelayakan yang tidak bisa digunakan lagi,” ujar Ketua KPK Alfred Sitorus, Kamis 6 September 2018.

Alfred menjelaskan, dari sekitar 30 JPO bermasalah tersebut, termasuk satu yang berada di Jalan Daan Mogot. Jembatan itu miring setelah tertabrak kendaraan yang melaju di bawahnya.

Secara keseluruhan, Alfred mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menginventarisir sebanyak 300 JPO di seluruh Jakarta. “Kami juga mengusulkan agar dilakukan pengecekan berkala per tiga atau enam bulan untuk menguji kelayakannya, atau malah sebaiknya dirobohkan,” katanya.

Baca juga:
Kurangi Kecelakaan, Polisi Minta Depok Tambah 2 JPO di Margonda

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain JPO Daan Mogot yang miring dan nyaris ambruk itu, sejumlah lainnya yang disebutkan Alfred seperti JPO di Stasiun UPI, Gatot Subroto, TB Simatupang, Kampung Bandan. Seluruhnya dipastikannya sudah tidak layak.

“Bahkan, ada pejalan kaki yang mengadu ke tempat kami karena kesetrum saat menyentuh pegangan jembatan," kata Alfred.

Dalam perkembangan terpisah, Pelaksana tugas Kepala Dinas Bina Marga DKI Heru Suwondo sehari sebelumnya mengumumkan dimatikannya anggaran Rp 68,3 miliar untuk pembangunan JPO. Usulan pembatalan anggaran disampaikan dalam rapat Badan Anggaran yang membahas APBD Perubahan 2018.

Baca juga:
Parkir Sembarangan, Ojek Online Ditilang dan Dihukum Push Up

Menurut Heru, Dinas Bina Marga telah membangun dua JPO sepanjang 2018. Keduanya ada di Jalan Dr Sumarno, Jakarta Timur, dan Jalan Pangeran Tubagus Angke, Jakarta Barat. Sisanya, sebanyak delapan rencana pembangunan ditanggalkan dengan alasan berbagai kendala sehingga dianggap tak mungkin bisa direalisasikan sampai akhir tahun.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Salat Idul Adha 2024 Tahanan KPK Akan Dipusatkan di Satu Masjid

48 menit lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
Salat Idul Adha 2024 Tahanan KPK Akan Dipusatkan di Satu Masjid

Layanan kunjungan keluarga bagi para tahanan KPK pada hari raya Idul Adha dibuka pada pukul 10.00-12.00 WIB.


KPK Pernah Sarankan Prodi Sekolah Kedinasan yang Sama Dengan PTN Dihapus

5 jam lalu

KPK menyebutkan sekolah-sekolah kedinasan di bawah kementerian tidak menetapkan standar biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek.
KPK Pernah Sarankan Prodi Sekolah Kedinasan yang Sama Dengan PTN Dihapus

Saran KPK tidak diterima kementerian dan lembaga di luar Kemendikbudrisrek dan Kemenag.


Survei Penilaian Integritas Pendidikan 2024, KPK Benarkan Adanya Permintaan Data Siswa Sekolah

5 jam lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
Survei Penilaian Integritas Pendidikan 2024, KPK Benarkan Adanya Permintaan Data Siswa Sekolah

Jubir KPK mengatakan, SPI telah menjadi program prioritas nasional yang berkaitan dengan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.


Anggaran PTKL Lebih Besar Ketimbang PTN, Pengamat Minta Pemerintah Turun Tangan

6 jam lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
Anggaran PTKL Lebih Besar Ketimbang PTN, Pengamat Minta Pemerintah Turun Tangan

Ketimpangan anggaran antara PTKL dan PTN menunjukkan kekalahan politik anggaran dari Kemendikbud.


KPK Kawal Percepatan Penertiban Galian C Ilegal di Lombok Timur

6 jam lalu

Suasana di depan Gedung KPK/Tempo/Mirza Bagaskara
KPK Kawal Percepatan Penertiban Galian C Ilegal di Lombok Timur

Menurut KPK, dari 208 galian C yang ada di Gumi Selaparang, 53 di antaranya tercatat ilegal.


Cara Portugal Mengatasi Overtourism Bangun Jalur Hiking Melingkar Terpanjang

7 jam lalu

Salah satu jalur hiking yang menjadi bagian Palmilhar Portugal. Instagram.com/@palmilharportugal
Cara Portugal Mengatasi Overtourism Bangun Jalur Hiking Melingkar Terpanjang

Dengan jalur pendakian melingkar diharapkan wisatawan beralih mengunjungi destinasi yang kurang populer di Portugal


Jubir Pemkot Ambon Bantah Pakaian Dinas Pj Wali Kota Seharga Rp400 Juta

20 jam lalu

Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota
Ambon Ronald H Lekransy.
Jubir Pemkot Ambon Bantah Pakaian Dinas Pj Wali Kota Seharga Rp400 Juta

Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon sekaligus juru bicara Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Ronald H Lekransy, membantah pemberitaan terkait jumlah anggaran pakaian Dinas Pj. Wali Kota Ambon di tahun 2023.


Sengkarut Pengelolaan Dana Sekolah Kedinasan, Ini Berbagai Temuan KPK

21 jam lalu

Ilustrasi sekolah kedinasan Foto BKN
Sengkarut Pengelolaan Dana Sekolah Kedinasan, Ini Berbagai Temuan KPK

KPK menemukan dugaan masalah anggaran pendidikan yang digunakan kementerian untuk sekolah kedinasan.


KPK akan Gelar Salat Idul Adha untuk Para Tahanan di Rutan

21 jam lalu

Suasana di depan Gedung KPK/Tempo/Mirza Bagaskara
KPK akan Gelar Salat Idul Adha untuk Para Tahanan di Rutan

KPK akan memfasilitasi ibadah salat Idul Adha dan menyediakan jam besuk bagi pihak keluarga yang ingin menjenguk tahanan


Bahlil Minta Sri Mulyani Dipanggil DPR karena Anggaran Turun, Berapa Besar Penurunannya?

23 jam lalu

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Bahlil Lahadalia buka-bukaan soal investasi Stalink di Indonesia saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bahlil Minta Sri Mulyani Dipanggil DPR karena Anggaran Turun, Berapa Besar Penurunannya?

Menteri Investasi Bahlil dalam rapat dengan DPR sempat sampaikan minta panggil Menteri Keuangan Sri Mulyani. Apa urusannya?