Tunggakan Penghuni Rusunawa di Jakarta Mencapai Rp 27,8 Miliar

Reporter

Zara Amelia

Editor

Suseno

Jumat, 14 September 2018 13:36 WIB

Sejumlah warga Kampung Pulo berecengkrama saat menempati Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), Jatinegara, Jakarta, 22 Juli 2015. Sebanyak 840 kepala keluarga (KK) yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung, Kampung Pulo, akan ditertibkan dan direlokasi ke Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta Meli Budiastuti mengatakan, sebanyak 16 ribu unit penghuni rumah susun sederhana sewa ( rusunawa ) di Jakarta menunggak pembayaran hingga Juli 2018. Jumlah tunggakan itu mencapai Rp 27,8 miliar. "Diantaranya, tunggakan listrik dan air," kata Meli di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 12 September 2018.

Baca juga: Kisah Sekda DKI Tolak Warga yang Minta Rusun untuk Istri Kedua

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2014 tentang Mekanisme Penghunian Rusunawa, setiap penunggak dikenakan denda dua persen per bulan. Total denda tunggakan rusunawa di DKI, kata Meli, mencapai Rp 7,9 miliar.

Menurut Meli, tarif itu sudah termasuk subsidi untuk warga relokasi. Total nilai subsidi mencapai Rp 27,513 miliar. Padahal, kata Meli, tidak semua warga relokasi itu tidak mampu. "Warga terprogram ini masuk 2015, pas masuk ternormalisasi dan sebagainya, total 70.547 unit. Itu warga terprogram tidak semua miskin, mereka punya mobil dan bangunan," kata Meli.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya telah mencabut peraturan yang dibuatnya untuk menaikkan tarif rusunawa. Awalnya, kenaikan diputuskan karena menganggap tarif tak berubah sejak program relokasi berawal pada 2012 di era pemerintahan Gubernur Joko Widodo.

Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 itu mengatur kenaikan sewa tarif di 17 rusunawa yang sudah dihuni dan rencananya berlaku mulai Oktober.

Namun, Anies akhirnya mencabut Pergub itu dengan alasan ingin mengetahui lebih detail ihwal kondisi yang mengharuskan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta menaikkan tarif tersebut. “Sedang kami cek ulang, insya Allah Senin sudah ada kabarnya,” katanya, 16 Agustus 2018.

Baca:
Anies Baswedan Naikkan Tarif Rusunawa di Jakarta

Meli mengatakan, Dinas Perumahaan hingga kini tidak mengeluarkan penghuni terprogram dari unit rusunawa. Kecuali, penghuni tersebut melakukan tindakan kriminal. "Warga terprogram tidak pernah kami usir kecuali mereka mengalihkan rusun dan kejahatan berat," kata Meli.

Advertising
Advertising

YUSUF MANURUNG

Berita terkait

Kementerian PUPR: Progres Rusun ASN di IKN Rata-rata Capai 40 Persen

9 hari lalu

Kementerian PUPR: Progres Rusun ASN di IKN Rata-rata Capai 40 Persen

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan progres pembangunan rumah susun (Rusun) ASN di di IKN rata-rata capai 40 persen.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

9 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan pembangunan rumah susun dapat mengatasi daerah kumuh di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Polisi Tetapkan Ketua Kampung Bayam Furqon Sebagai Tersangka

26 hari lalu

Polisi Tetapkan Ketua Kampung Bayam Furqon Sebagai Tersangka

Jakpro melaporkan Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Furqon dengan tuduhan pencurian, perusakan, dan penempatan rumah susun tanpa izin.

Baca Selengkapnya

Terkini: Ekonom Kritisi Pemerintah yang Kambinghitamkan Harga Beras Akibat El Nino, Beras di Era Jokowi Termahal Sepanjang Sejarah

27 Februari 2024

Terkini: Ekonom Kritisi Pemerintah yang Kambinghitamkan Harga Beras Akibat El Nino, Beras di Era Jokowi Termahal Sepanjang Sejarah

IDEAS menilai terdapat tendensi dari banyak pejabat pemerintah untuk menganggap wajar tingginya harga beras saat ini dengan alasan faktor El Nino.

Baca Selengkapnya

Alasan Warga Eks Kampung Bayam Tolak Opsi Rusun Heru Budi, Bukan karena Tarif Sewa

28 Januari 2024

Alasan Warga Eks Kampung Bayam Tolak Opsi Rusun Heru Budi, Bukan karena Tarif Sewa

Warga eks Kampung Bayam kelompok Furkon menyatakan sudah buat kesepakatan tarif sewa di HPPO JIS Rp 600 ribu per bulan.

Baca Selengkapnya

Warga Kampung Bayam Sepakat Tolak Rencana Heru Budi Bangun Rusun Baru di Tanjung Priok

27 Januari 2024

Warga Kampung Bayam Sepakat Tolak Rencana Heru Budi Bangun Rusun Baru di Tanjung Priok

Warga eks Kampung Bayam yang tergabung dalam kelompok tani binaan maupun PWKB sepakat menolak solusi dari Heru Budi Hartono.

Baca Selengkapnya

Heru Budi Siapkan Rusun di Nagrak, Pasar Rumput, dan Tanah Pasir untuk Warga Eks Kampung Bayam

26 Januari 2024

Heru Budi Siapkan Rusun di Nagrak, Pasar Rumput, dan Tanah Pasir untuk Warga Eks Kampung Bayam

Solusi itu, kata Heru Budi, muncul setelah pihaknya mendengar aspirasi baik masyarakat maupun PT Jakarta Propertindo selaku pemilik bangunan.

Baca Selengkapnya

Akses Jalan Rusun Diberi Pita Garis Kuning, Warga Eks Kampung Bayam Tak Diberi Akses Lagi

24 Januari 2024

Akses Jalan Rusun Diberi Pita Garis Kuning, Warga Eks Kampung Bayam Tak Diberi Akses Lagi

Kelompok Petani Kampung Bayam Madani (KPKBM) yang merupakan Warga eks Kampung Bayam mengaku tak diberi akses keluar masuk ke Kampung Susun Bayam.

Baca Selengkapnya

Top 3 Metro: Jakpro Sebut Semua Warga Jakarta Bisa Tinggal di Rusun JIS, Iklan Anies di Videotron yang Hilang Kini Muncul di LED Truck

22 Januari 2024

Top 3 Metro: Jakpro Sebut Semua Warga Jakarta Bisa Tinggal di Rusun JIS, Iklan Anies di Videotron yang Hilang Kini Muncul di LED Truck

Dirut Jakpro sebut fungsi rusun, yang sempat disebut Kampung Susun Bayam itu, sebagai hunian untuk pekerja Jakarta International Stadium (JIS).

Baca Selengkapnya

Kisah Kampung Susun Akuarium, Mengapa Ahok Dulu Menggusur Kampung Akuarium?

12 Januari 2024

Kisah Kampung Susun Akuarium, Mengapa Ahok Dulu Menggusur Kampung Akuarium?

Saat Gubernur DKI Ahok, Kampung Akuarium mengalami penggusuran. Apa Alasannya? Sekarang telah berdiri Kampung Susun Akuarium.

Baca Selengkapnya