Muhammad Taufik: Jika Tak Ada di Daftar Caleg, Saya Ngadu Allah

Reporter

Zara Amelia

Senin, 17 September 2018 16:15 WIB

Ketua Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik:
TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Dewan Pimpinan Daerah DKI Gerindra Muhammad Taufik memastikan segala jalan telah ditempuhnya untuk memperjuangkan namanya masuk sebagai bakal calon legislatif pada Pemilihan Legislatif 2019.

Di antaranya adalah melaporkan Komisi Pemilihan Umum DKI kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) serta tujuh komisioner KPU DKI Jakarta ke Polda Metro Jaya.

Baca juga: Pernah Jadi Napi Korupsi, Muhammad Taufik Yakin Menang Lawan KPU

“Kalau tidak dicantumkan lagi nama saya (dalam daftar calon tetap), ya saya mengadu sama Allah SWT saja, orang keputusan siapa lagi yang mau dia ikuti? Masa keputusan diri sendiri?” kata Muhammad Taufik ketika ditemui di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat pada Senin, 17 September 2018.

Taufik mengatakan, dirinya saat ini terus berdiskusi dengan kuasa hukumnya terkait upaya lebih lanjut untuk memperjuangkan namanya masuk dalam DCT. Soal langkah ke depannya, Taufik berujar hal tersebut tergantung sikap dari KPU DKI selanjutnya.

“Saya diskusikan dengan lawyer saya, lihat nanti mereka cantumkan nama saya atau tidak, nanti lihat kayak apa pertimbangannya,” kata Taufik.

Advertising
Advertising

Taufik gencar melawan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota yang melarang mantan narapidana korupsi mendaftar sebagai caleg.

Perjuangan Taufik di antaranya adalah menggugat KPU DKI ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang akhirnya memenangkan dirinya.

Simak juga: Gerindra Ajukan Muhammad Taufik Jadi Wagub DKI Meski Dikecam ICW

Namun, KPU DKI tidak kunjung menjalankan putusan Bawaslu hingga akhirnya Taufik kembali melaporkan komisi tersebut ke DKPP dan Bawaslu. Taufik juga menggugat PKPU Nomor 20 Tahun 2018 ke Mahkamah Agung yang lagi-lagi dimenangkan dirinya. Selain itu, Taufik melaporkan tujuh komisioner KPU DKI ke POlda Metro Jaya atas pelarangan tersebut.

Muhammad Taufik pernah terseret kasus korupsi terkait pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004. Pada 27 April 2004, Taufik divonis 18 bulan penjara usai terbukti merugikan negara sebesar Rp 488 juta.

Berita terkait

PSI Tuding Suaranya di Dapil Nias Selatan 5 untuk Kursi DPRD Berpindah ke Gerindra

4 jam lalu

PSI Tuding Suaranya di Dapil Nias Selatan 5 untuk Kursi DPRD Berpindah ke Gerindra

PSI menduga suara partainya dalam pemilihan legislatif DPRD Nias Selatan, Sumatera Utara berpindah ke Partai Gerindra.

Baca Selengkapnya

Alasan PPP Cabut Gugatan soal 3.793 Suara Berpindah ke PAN dan Gerindra

1 hari lalu

Alasan PPP Cabut Gugatan soal 3.793 Suara Berpindah ke PAN dan Gerindra

PPP mencabut dalil dalam permohonan sengketa pileg soal perpindahan ribuan suara mereka ke PAN dan Gerindra. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Partai Gerindra Pangkalpinang Diserbu Pelamar Wali Kota

1 hari lalu

Partai Gerindra Pangkalpinang Diserbu Pelamar Wali Kota

Gerindra membuka pendaftaran untuk posisi wali kota.

Baca Selengkapnya

Respons PAN hingga Nasdem Soal Jatah Menteri dalam Kabinet Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Respons PAN hingga Nasdem Soal Jatah Menteri dalam Kabinet Prabowo-Gibran

Zulhas mengatakan masyarakat tak perlu mengkhawatirkan soal jatah menteri dari partai koalisi dalam kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sengketa Pemilu Legislatif dari Gugatan PPP hingga Caleg

2 hari lalu

Sengketa Pemilu Legislatif dari Gugatan PPP hingga Caleg

Mahkamah Konstitusi mulai menyidangkan 297 sengketa pemilu legislatif diiantaranya gugatan PPP dan caleg.

Baca Selengkapnya

Gerindra Tuding KPU Gelembungkan Suara NasDem di 53 Kecamatan Jawa Barat

2 hari lalu

Gerindra Tuding KPU Gelembungkan Suara NasDem di 53 Kecamatan Jawa Barat

Partai Gerindra menuding KPU menggelembungkan suara Partai NasDem di 53 kecamatan di Majalengka dan Subang, Jawa Barat.

Baca Selengkapnya

PKB Klaim Tak Minta Jatah Kursi Menteri Jika Gabung Pemerintahan Prabowo

2 hari lalu

PKB Klaim Tak Minta Jatah Kursi Menteri Jika Gabung Pemerintahan Prabowo

PKB mengklaim tak minta jatah kursi menteri jika kelak bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Soal menteri, kata PKB adalah hak prerogatif presiden.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Kecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo

3 hari lalu

Kecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo

Sejumlah partai politik yang tergabung dalam KIM membuka peluang PKS untuk bergabung ke Prabowo, kecuali Gelora. Apa alasan Gelora menolak PKS?

Baca Selengkapnya

Respons Gerindra hingga Golkar Soal Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran

3 hari lalu

Respons Gerindra hingga Golkar Soal Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran

Gerindra menegaskan Prabowo belum pernah mengeluarkan susunan kabinet resmi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya