TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui belum semua rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dijalankannya. Namun dia menyatakan tidak berarti rekomendasi terkait perombakan pejabat di DKI itu diabaikannya sebagian.

Baca berita sebelumnya:
Dilaporkan KASN ke Jokowi, Apa Sanksi untuk Anies Baswedan?

“Sebetulnya sebagian sedang dalam proses, cuma belum selesai semuanya,” kata Anies Baswedan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis 20 September 2018.

Anies Baswedan memberikan keterangan itu menanggapi pelaporan KASN kepada Presiden Joko Widodo. Pelaporan pada pekan lalu itu menyebut Anies Baswedan tak kunjung melaksanakan rekomendasi KASN terkait pencopotan 16 pejabat DKI, termasuk di dalamnya lima wali kota, sampai batas waktu yang diberikan.

Terkait pelaporan itu, Anies Baswedan juga mengaku masih terus berkomunikasi dengan KASN. “Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama lagi kami akan bisa tuntas semuanya,” katanya sambil menambahkan komunikasi dilakukan hingga per rekomendasi.

Baca:
Anies Baswedan Jawab Soal Pergantian Pejabat, KASN: Tidak Memuaskan

Rekomendasi diterbitkan KASN setelah menilai perombakan 16 pejabat eselon II yang dilakukan Anies Baswedan pada awal Juli melanggar ketentuan. Komisi lalu memberi tenggat 30 hari kerja plus satu pekan kepada Pemerintah DKI untuk menyelesaikan rekomendasi.

Satu di antara empat butir rekomendasi itu meminta Anies Baswedan mengembalikan seluruh pejabat yang dicopot itu ke posisinya semula. Beberapa sebelumnya mengeluhkan pencopotan disertai pemensiunan lebih cepat, selain cara pencopotan yang dianggap tidak jelas.

Baca:
Ini Alasan Anies Baswedan Tuding Ketua KASN Bepolitik

Menurut KASN, Pemerintah DKI memang telah melaksanakan sebagian rekomendasi Komisi. Sebanyak delapan pejabat yang dicopot Anies Baswedan itu telah dinyatakan resmi pensiun dipindahkan dengan jabatan yang setara, atau memilih berhenti untuk mencalonkan diri sebagai legislatif. Tapi tidak dengan empat lainnya.