Presiden Joko Widodo berdialog dengan masyarakat saat acara Penyerahan Sertifikat untuk Rakyat di Depok, Jawa Barat, Kamis, 27 September 2018. Presiden menyerahkan 4.000 sertifikat tanah kepada warga Depok sebagai bukti hukum atas tanah mereka. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
TEMPO.CO, Depok - Presiden Joko Widodo alias Jokowi memberikan target kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalin untuk gencar menerbitkan sertifikat tanah.
“Tahun ini target yang saya berikan kepada Menteri BPN itu 7 juta di seluruh tanah air. Caranya tidak mau tahu saya pokoknya rakyat harus terima yang namanya sertifikat karena ini adalah tanda bukti hak atas tanah” ujar Jokowi dalam sambutan pada acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Lapangan RRI Depok Kamis 27 September 2018.
Menurut Jokowi kalau seluruh masyarakat sudah pegang sertifikat harapannya sengketa tanah tidak ada lagi. Pada 2015 harus ada 126 juta bidang tanah yang memiliki setifikat. “Tapi yang dipegang masyarakat baru 46 juta kurangnya 80 juta sertipikat“ paparnya.
Pada periode pemerintahan sebelumnya kata Jokowi hanya bisa diterbitkan 500-600 Ribu sertifikat tiap tahun. “Artinya rakyat nunggu 160 tahun untuk bisa dapat sertipikat” paparnya.
Pada tahun 2019 kata mantan Gubernur DKI ini menargetkan BPN menerbitkan 9 juta sertifikat. BPN harus mencari cara agar target yang dicanangkan itu. “Caranya tidak mau tahu saya. Yang penting keluar sertipikat. Rakyat harus dilayani dengan cepat dengan cepat dengan cepat dengan cepat. Karena saya tidak mau lagi dengar masalah sengketa tanah sengketa lahan.”
Menurut Jokowi(terkait sertifikat) sudah lelah mendengar keluhan mengenai sengketa lahan setiap mengunjungi berbagai wilayah di Indonesia. Dari desa kabupaten sampai provinsi selalu permasalahannya perebutan tanah. “Tidak bisa saya bekerja seperti itu. Dan alhamdullilah tadi di Kota Depok kurang lebih 150 ribu sertipikat. Tadi kita dengarkan Pak Menteri BPN Janji 2020 rampung semua di Depok” ucap dia.
