Bagikan 30 Ribu Sertifikat, Jokowi Ajari Hadapi Sengketa Tanah

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo memberikan sambutan dalam penyerahan 30 ribu sertifikat tanah kepada warga Depok di Lapangan RRI Kamis 27 September 2018. Tempo/Irsyan

    Presiden Joko Widodo memberikan sambutan dalam penyerahan 30 ribu sertifikat tanah kepada warga Depok di Lapangan RRI Kamis 27 September 2018. Tempo/Irsyan

    TEMPO.CO, Depok - Presiden Joko Widodo membagikan 30 ribu lembar sertifikat kepemilikan tanah kepada warga Kota Depok. Sebanyak 4.000 lembar di antaranya dibagikan langsung Jokowi kepada warga Kota Depok yang hadir di Lapangan RRI Depok, Kamis, 27 September 2018.

    Baca: Begini Ridwan Kamil Revitalisasi Kalimalang, Pilih Desainnya

    “Sudah pegang semuanya? Jangan diturunkan dulu karena mau saya hitung 1234567891011121314151617181920212223242526272829 4.000 betul?” ujar Jokowi dalam kata sambutannya.

    Menurut Jokowi, dalam setiap kunjungan ke pelosok Indonesia, dia selalu mendapat laporan mengenai sengketa tanah. Konflik agraria disebutnya terjadi akibat masyarakat tidak memiliki sertifikat. “Pegangnya hanya girik, hanya letter C, sehingga kalau sengketa banyak yang kalah,” katanya.

    Konflik, kata Jokowi, biasanya melibatkan masyarakat dengan pemerintah, perusahaan atau badan usaha milik negara, atau bahkan horizontal sesama warga masyarakat. Dengan menggenggam sertifikat sebagai bukti hukum atas tanah yang dimiliki, konflik sengketa tanah atau agraria bisa diharapkan dihindari.

    Baca: Bocah Ditemukan Bersimbah Darah Dapat Perawatan Khusus

    “Kalau ada orang datang ini tanah saya, (beri jawaban) 'Bukan, ini tanah saya!' Karena sertifikatnya ada, sudah pasti (orang yang datang itu) balik nanti,” ucap Jokowi sambil menjelaskan bahwa sertifikat memuat data nama pemegang hak tanah, luas bidang, hingga lokasi.

    Dia menerangkan, seharusnya ada 126 juta bidang tanah yang memiliki sertifikat secara nasional per 2015 lalu. Namun yang dipegang masyarakat baru 46 juta lembar.

    Baca: Terima Buku Kebijakan Ahok, Cawagub DKI Jakarta Ini Dipuji

    Pada periode pemerintahan sebelumnya, kata Jokowi, hanya bisa diterbitkan 500-600 ribu lembar sertifikat tiap tahun. “Artinya rakyat menunggu 160 tahun untuk bisa dapat sertifikat,” tuturnya.

    Karena itu, Jokowi menambahkan, dia memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menargetkan penerbitan 5 juta lembar sertifikat pada 2017. “Akhirnya angka itu bisa dilampaui,” katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menolak Lupa, 11 Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

    Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tak mengalami kemajuan.