Upacara Hari Kesaktian Pancasila, Ratusan PNS DKI Telat

Senin, 1 Oktober 2018 08:44 WIB

Ratusan pegawai negeri sipil (PNS) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terlihat telat mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lapangan Monas Selatan pagi ini, Senin, 1 Oktober 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan pegawai negeri sipil (PNS) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak bisa mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lapangan Monas Selatan pagi ini. Mereka terlambat datang sehingga tak bisa memasuki lokasi upacara.

Baca: Anies Baswedan Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila Pagi Ini

"Pak Aniesnya sudah masuk, jadi gerbangnya kami gembok," ujar Ridwan S, petugas Satpol PP yang menjaga gerbang menuju Monas, Senin, 1 Oktober 2018.

Aksi penutupan gerbang itu mendapat protes dari PNS setempat, sebab gerbang dikunci sebelum 07.30. "Saya sudah datang dari 07.15, tapi kenapa nggak boleh masuk?" ujar seorang PNS berpakaian batik kopri kepada petugas.

Meskipun sudah mendapat protes itu, petugas tetap tak membukakan gerbang itu. "Nggak bisa, pokoknya nggak bisa," ujar petugas.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi inspektur upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monas, Senin, 1 Oktober 2018. TEMPO/M. Julnis

Akibat tak bisa memasuki lokasi upacara, para pengawai ini berkumpul di dekat gerbang.

Pagi ini, Pemprov DKI Jakarta menggelar upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monas. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertindak sebagai inspektur upacara yang dimulai pada pukul 07.30.

Baca: Hari Lahir Pancasila, Peserta Buka Bersama Tur Gereja Katedral

Advertising
Advertising

Hari Kesaktian Pancasila merupakan hari peringatan ditumpasnya upaya kudeta Gerakan 30 September 1965 atau dikenal dengan peristiwa G30S/PKI. Hari Kesaktian Pancasila ini diperingati setiap 1 Oktober.

Berita terkait

Kepala Desa Mendapat Uang Pensiun, Pekerjaan Apa Saja yang Mendapat Uang Pensiun Tetap?

1 hari lalu

Kepala Desa Mendapat Uang Pensiun, Pekerjaan Apa Saja yang Mendapat Uang Pensiun Tetap?

UU Desa yang diteken Jokowi menyebutkan kepala desa akan mendapat uang pensiun, Profesi apa lagi yang mendapat uang pensiun tetap?

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

3 hari lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

4 hari lalu

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?

Baca Selengkapnya

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

6 hari lalu

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

KPK berharap ke depannya, paraCPNS baru ini dapat menjaga nama baik lembaga dalam menjalankan tugasnya.

Baca Selengkapnya

Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

9 hari lalu

Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

Boyamin Saiman menyambangi KPK hari ini untuk menyampaikan surat permohonan bantuan kepada Nurul Ghufron. Satire minta dibantu mutasi PNS.

Baca Selengkapnya

Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

10 hari lalu

Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

Berikut perbandingan besar gaji yang diterima Prabowo ketika saat menjadi Menteri Pertahanan dengan Presiden.

Baca Selengkapnya

PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

11 hari lalu

PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

Jumlah CASN yang direkrut terdiri atas 690 ribu PNS dan 1,6 juta untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Baca Selengkapnya

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

12 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

ITB Buka Rekrutmen untuk 73 Dosen Tetap, Ini Formasi dan Syarat serta Seleksinya

18 hari lalu

ITB Buka Rekrutmen untuk 73 Dosen Tetap, Ini Formasi dan Syarat serta Seleksinya

Rekrutmen dosen tetap ITB non PNS sebelumnya pada 2022. Tuntutan perkembangan multikampus serta jumlah mahasiswanya.

Baca Selengkapnya

Dosen UNTAN Diduga Jadi Joki Nilai Mahasiswa S2, Biayanya Rp20-Rp30 Juta

19 hari lalu

Dosen UNTAN Diduga Jadi Joki Nilai Mahasiswa S2, Biayanya Rp20-Rp30 Juta

Sumber Tempo mengungkap jika seorang dosen di Untan diduga menjadi joki nilai mahasiswa program S2 di FISIP. Tarifnya mencapai Rp 30 juta.

Baca Selengkapnya