KPK mengendus, suap tersebut merupakan komitmen fee yang dijanjikan Billy Sindoro senilai Rp 13 miliar. "Kami sudah mengidentifikasi kepala dinas A dapat berapa, kepala bidang itu dapat berapa dan juga bupati mendapatkan berapa," kata Febri.

Baca: Begini Progress Pembangunan Proyek Meikarta Usai OTT KPK

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengatakan, janji itu diduga terkait dengan izin-izin proyek Meikarta yang membutuhkan perluasan lahan sekitar 774 hektare. Proses perizinan dibagi dalam tiga tahap, pertama 84,6 hektare, kedua 252,6 hektare, dan tahap ketiga 101,5 hektare.

"Dibutuhkan banyak perizinan, di antaranya rekomendasi penanggulangan kebakaran, amdal, banjir, tempat sampat, hingga lahan makam," kata Laode pada konferensi pers Senin, 15 Oktober 2018.

Laode menambahkan, KPK menduga realisasi pemberian fee sudah sekitar Rp 7 miliar. Pembayarannya melalui beberapa kepala dinas pada kurun waktu April, Mei, dan Juni 2018.

Tersangka Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin (kanan) tiba di kantor KPK, Jakarta, Senin, 15 Oktober 2018. KPK mengamankan barang bukti uang Sin$ 90 ribu dan Rp 513 juta dengan total komitmen Rp 13 miliar. ANTARA/Sigid Kurniawan

Proses perizinan proyek Meikarta cukup rumit dan berbelit karena terdapat berbagai usaha. Mulai dari apartemen, pusat belanja, rumah sakit, hingga pendidikan ada di kawasan Cikarang ini. Semuanya barada di kawasan kota modern bernama Meikarta yang diproyeksikan akan dihuni oleh sekitar 1,5 juta penduduk.

KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT sejak Minggu, 14 Oktober hingga Senin dinihari, 15 Oktober 2018, menguak dugaan kongkalikong proses perizinan tersebut. Uang senilai SG$ 90 ribu dan Rp 513 juta disita KPK karena disinyalir bagian dari komitmen fee.

Denny Indrayana Pengacara Kasus Meikarta

• Sebelumnya
• 1
• 2
• 3
• Selanjutnya