TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengikuti instruksi pemerintah pusat terkait kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2019. Kepala Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan kenaikan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, yakni sebesar 8,03%.

Dengan demikian, Pemerintah Provinsi DKI tidak akan memilih permintaan sebagian koalisi buruh yang berharap penetapan UMP 2019 mengikuti komponen hidup layak (KHL).
Baca : Sandiaga Uno Resmikan Kartu Pekerja DKI, Begini Syaratnya

"Survei KHL yang dilakukan Dinasker DKI hasilnya hanya Rp 3,9 juta. Kenaikan ini lebih rendah dibanding PP 78/2015 yakni 8,03% maka UMP DKI tahun depan menjadi Rp3,94 juta," ujarnya ketika dikonfirmasi, Minggu, 21 Oktober 2018.

Seperti diketahui, UMP DKI 2018 dipatok Rp 3,6 juta. Jika mengacu pada PP 78/2015 maka pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum hanya berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Adapun, inflasi di Ibu Kota sepanjang 2017 mencapai 3,72% dan pertumbuhan ekonomi 6,22%.

Meski mengikuti keputusan pemerintan, Andri menegaskan Pemprov DKI tak akan lepas tangan begitu saja terkait UMP pekerja. Pasalnya, pemerintah sudah menyiapkan program subsidi bagi buruh yang bekerja di Ibu Kota.

Bahkan, lanjutnya, program pemberian subsidi tersebut sudah dilaksakana sejak tahun lalu walapun masih diberikan secara terbatas, yakni hanya berlaku bagi buruh yang mendapat gaji setara UMP.

"Tahun ini kami akan mengajukan penghapusan batasan sehingga seluruh buruh berhak mendapatkan subsidi untuk naik Transjakarta gratis. Anak anak buruh juga akan mendapatkan KJP [Kartu Jakarta Pintar] dan sebagainya," jelasnya.

Ketetapan UMP 2019 tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan Nomor B.240/M.NAKER/PHI9SK-UPAH/X/2018 tertanggal 15 Oktober 2018.
Simak juga :
Kata Anies Baswedan Soal DKI Hibahkan Rp 1,4 Miliar Buat Kontingen Pesparani

Besaran kenaikan upah minimum sebesar 8,03% mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, di mana formulasi penghitungan didasarkan pada UMP tahun berjalan dikalikan dengan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Inflasi nasional ditetapkan sebesar 2,88% dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,15%. UMP 2019 harus ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur secara serentak pada 1 November 2018.

BISNIS