TEMPO.CO, Jakarta – Pertemuan antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi untuk sementara meredakan konflik yang terjadi terkait keberadaan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Baca juga: Konflik Sampah dengan Bekasi, dari Sutiyoso Hingga Anies Baswedan

Konflik serupa pernah terjadi di era Gubernur Sutiyoso, Fauzi Bowo dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Pemerintah Kota Bekasi selalu menuntut dana kompensasi sampah dan dana hibah kemitraan.

Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Matnoor Tindoan meminta agar pemaparan soal dana hibah kemitraan untuk Kota Bekasi dirinci dalam perjanjian kerja sama.

Bila tidak, Pemerintah Kota Bekasi dapat mengusulkan besaran dana hibah kemitraan sesuai dengan seleranya, alias semaunya saja.

“Akan dirongrong terus kita sama Bekasi dan tidak selesai-selesai soal sampah. Keinginan tidak terpenuhi, premanisme muncul di jalanan," kata Matnoor di ruang rapat Komisi A DPRD DKI, Jakarta Pusat pada Rabu, 24 Oktober 2018.

Matnoor menyebut, permasalahan sampah antara Jakarta dan Bekasi tak pernah selesai. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga tak memberikan perkembangan signifikan dalam mengelola sampah.

Dia menyinggung pembangunan Intermediate Treatment Facility atau ITF di Sunter, Jakarta Utara yang tak kunjung terealisasi.

"ITF sudah hampir 10 tahun rasanya, rencana itu belum terealisasi," ujar Matnoor, politikus dari PPP.

Simak juga: Dana Hibah DKI Rp 230 M untuk 5 Wilayah, Bekasi Dapat Berapa?

Pembahasan dana hibah kemitraan mencuat setelah Pemerintah Kota Bekasi melarang 51 truk sampah DKI masuk TPST Bantargebang, Bekasi pada 17 Oktober 2018.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyinggung dana hibah kemitraan DKI yang tersendat di era Anies Baswedan. Padahal, kata Rahmat, kucuran dana hibah lancar setiap tahunnya di era pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.