Jumat, 16 November 2018

Konflik Sampah dengan Bekasi, dari Sutiyoso Hingga Anies Baswedan

Reporter:
Editor:

Untung Widyanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pertemuan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi untuk membahas dana kemitraan kompensasi TPST Bantargebang di Balai Kota DKI, Senin 22 Oktober 2018. Foto: Istimewa

    Pertemuan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi untuk membahas dana kemitraan kompensasi TPST Bantargebang di Balai Kota DKI, Senin 22 Oktober 2018. Foto: Istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta - Lewat diplomasi nasi kebuli, konflik antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi untuk sementara berhenti.  Keduanya makan siang di Balai Kota DKI Jakarta dengan menu nasi kebuli pada Senin, 22 Oktober 2018.

    Mereka sepakat akan membicarakan lebih rinci lagi dana kompensasi yang harus dibayarkan Pemerintah DKI atas keberadaan  Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang di Kota Bekasi. Lokasi ini menjadi tempat pembuangan 7.000 ton sampah sehari warga Jakarta.

    Baca juga: Anies Baswedan Berang dengan Ancaman Wali Kota Bekasi Soal Sampah

    Padahal pekan sebelumnya, Rahmat Effendi memerintahkan anak buahnya menghadang  51 truk sampah milik Dinas Lingkungan Hidup Jakarta di pintu Tol Bekasi Barat. Aksi ini membuat kalang kabut pejabat DKI karena sampah bakal menumpuk di Ibu Kota.

    Rahmat menjelaskan langkahnya dilakukan karena Gubernur Anies Baswedan tidak segera mengambil keputusan soal dana hibah kemitraan yang mandek. Menurutnya, era Gubernur Joko Widodo (Jokowi) hingga Basuki Purnama (Ahok), dana dari DKI itu selalu lancar.

    Rahmat Effendi mendesak agar DKI Jakarta segera membuat keputusan atas  permintaan atau usulan dari Kota Bekasi terkait kompensasi keberadaan tempat sampah milik DKI Jakarta tersebut di Bekasi.

    "Saya kira kalau tidak ada keputusan, akan berlanjut (penghentian truk), jangan dihentikan ditutup juga bisa," kata Pepen, panggilan Rahmat Effendi kepada wartawan.

    Sopir truk sampah DKI berkumpul di dekat Stadion Patriot usai truknya dihentikan Dishub Bekasi, Rabu 17 Oktober 2018. Tempo/Adi Warsono

    Kisruh sampah Jakarta di TPST Bantargebang yang beroperasi sejak 1989, bukan kali ini saja terjadi. Ini persoalan lama sejak era Gubernur DKI Jakarta dijabat Sutiyoso.  Konflik itu berlanjut hingga era Fauzi Bowo, Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Purnama (Ahok).  

    Pangkal persoalan sama, yakni  menyoal perjanjian kerja sama kedua pemerintah daerah itu. Berikut ini, sengketa pengelolaan sampah di Bantargebang  sejak era Sutiyoso hingga Anies Baswedan:

    Baca juga: Cipika Cipiki Anies dan Pepen Akhiri Kisruh Hibah Bantargebang?


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tangis Baiq Nuril, Korban Pelecehan Yang Dipidana

    Kasus UU ITE yang menimpa Baiq Nuril, seorang guru SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengundang tanda tanya sejumlah pihak.