Wakil Ketua DPRD Ini Pertanyakan Ada Tes di Pemilihan Wagub DKI
Reporter
M Julnis Firmansyah
Editor
Dwi Arjanto
Kamis, 8 November 2018 05:32 WIB
TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Triwisaksana heran dengan keputusan Gerindra dan PKS yang akan mengadakan tes uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test untuk calon Wakil Gubernur atau Wagub DKI Jakarta.
Tes itu, politikus PKS yang akrab disapa Sani tersebut, hanya menumbuhkan persepsi calon Wagub DKI tak siap dan pantas. "Kecuali Anda pilih direktur BUMD, Kepala Dinas. Lha, ini kan wakil gubernur. Mana ada wakil gubernur, kepala daerah, di tempat lain dites dulu?" ujar Sani di DPRD Jakarta, Rabu, 7 November 2018.
Baca : M Taufik Legowo Gagal Jadi Wagub DKI Gantikan Sandiaga Uno, Sebab...
Sani menganggap fit and proper test menyiratkan calon yang diajukan PKS sebagai cawagub tidak mampu dan memiliki kapabilitas, sehingga perlu ada tes itu. Menurut Sani, seharusnya cawagub dari PKS hanya diperkenalkan ke Gerindra dan dibahas bersama, lalu diajukan ke DPRD.
"Dulu pas Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dicalonkan oleh PKS dan Gerindra, emang ada fit and proper test? Prabowo dan Sandiaga ada badan fit and proper test? (kalau ada) Berarti ada keraguan," ujar Sani.
Pada Senin, 5 November 2018 lalu, PKS dan Gerindra mengadakan pertemuan di DPD Gerindra, Kemayoran, Jakarta Pusat, membahas soal perebutan kursi wagub. Dari hasil pertemuan itu, kedua partai sepakat calon wagub DKI akan diusulkan hanya dari PKS.
Selain itu, kedua partai sepakat membentuk sebuah badan penentuan cawagub DKI Jakarta yang akan melakukan fit and proper test terhadap calon Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Politikus Partai Gerindra, Mohamad Taufik, selaku inisiator pertemuan itu mengatakan uji kepatutan dan kelayakan cawagub DKI akan lebih dulu dilakukan badan tersebut, sebelum menyerahkan namanya kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan.
Kedua partai belum membuat timeline kerja badan fit and proper test. Anggota penguji, menurut Taufik, bisa anggota partai ataupun pakar, tergantung pada keputusan partai.
Simak juga :
Bolak-balik Pelimpahan Berkas Perkara Narkoba Richard Muljadi, Kenapa?
"Dalam tempo sesingkat-singkatnya (akan dirumuskan), kaya merumuskan kemerdekaan saja," ujar Taufik.
Selain itu, pertemuan kedua partai tersebut menyepakati dua nama calon Wagub DKI Jakarta berasal dari kader PKS. Kesepakatan itu dipastikan setelah pimpinan wilayah DKI kedua partai duduk bersama sore ini. "Tadi sudah disepakati bahwa kursi itu diamanatkan kepada PKS," kata Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo di kantor DPD Gerindra DKI.
